Soal Jasa Nakes, Akademisi: Kadis Kesehatan "Kadali" Gubernur Murad

Akademisi dan Ekonom Julius Latumaerissa

KBRN, Ambon: Hingga Juli 2022, tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 rumah sakit lapangan BPSDM Propinsi Maluku, belum juga mendapatkan hak-hak mereka.

Padahal, kerja mereka dipertaruhkan dengan nyawa. Covid-19 yang merebak pada 2020 lalu, membuat para Nakes ini harus kehilangan waktu berkumpul bersama keluarga. Tenaga mereka pun cukup terkuras.

Tapi, hak dari kerja itu tak juga kunjung tiba. Mereka kerap mengeluh, sampai yang terakhir dibuatlah surat terbuka dalam bentuk spanduk dan dipajang di sejumlah titik utama di Kota Ambon.

Lantas, siapa yang salah dalam masalah ini, Akademisi Unitomo Surabaya, Julius R Latumaerissa berpendapat, yang harus dikejar yaitu Kadis Kesehatan Maluku, dr Zulkarnain, bukan direktur RS Tulehu dr Dwi Murti Nuryanti atau Gubernur Maluku, Murad Ismail.

"Soal masalah ini, pak Gubernur Murad dikadali Kadis Kesehatan Zulkarnain," tegas Julius Latumaerissa ketika menghubungi RRI Ambon, Sabtu (02/07/2022) malam.

Ekonom dan Pemerhati Kebijakan Pembangunan Maluku itu menjelaskan, saat covid-19 mewabah hingga ke Maluku, pemerintah kemudian membuat rumah sakit (RS) lapangan untuk menangani virus dimaksud.

RS lapangan BPSDM Maluku dikepalai dr Satrio dari RS TNI-AL dr FX. Soehardjo Halong. Tapi RS pengampuhnya adalah RS dr Umarella Tulehu. 

Ketika dana covid-19 turun sebesar Rp 12 miliar, semuanya masuk ke rekening RS Tulehu. Keputusan Pemda 50 persen kembali ke kas daerah. Artinya, Rp 6 miliar diberikan ke daerah dan Rp 6 miliar tetap di rekening RS Tulehu untuk hak Nakes.

Jika berbicara prosedur hukumnya, direktur RS Tulehu, dr Dwi Murti Nuryanti tentu tidak punya kewenangan untuk melakukan pembayaran ke Nakes kecuali ada perintah bayar dari Gubernur Maluku, Murad Ismail  dengan dasar peraturan gubernur (Pergub).

Namun, ketika Zulkarnain ditunjuk menjabat Kadis Kesehatan Maluku, dia (Zulkarnain-red) kemudian mengeluarkan kebijakan lain. Padahal, di era dr Meikyal Pontoh semasa menjadi Kadinkes, Pontoh sudah menyusun Pergub lengkap dengan pembagiannya.

"Tapi itu dimentahkan lagi dengan kebijakan lain pak Zulkarnain. Makanya sampai sekarang Pergub selalu direvisi bahkan sudah tiga kali tanpa tandatangan dari Sekretaris Daerah. Ini berarti Kadis Zulkarnain yang menyusahkan Gubernur Murad," kata Julius

Kemudian, lanjutnya, ketika itu menjadi polemik, Kadis Zulkarnain malah meminta Direktur RS Tulehu agar supaya harus mengeluarkan 40 persen dari Rp 6 miliar yang ada di rekening RS Tulehu dengan alasan untuk kepentingan manajemen.

"Tapi manajemen apa, itu tidak jelas. Makanya Ibu Dwi Murti juga menolak permintaan pak Kadis, karena ibu Dwi juga tak mau bertanggungjawan. Dasar pencairan tak ada," jelasnya

Warga Maluku yang kini menetap di Surabaya itu meminta, DPRD dan Gubernur Maluku untuk bisa mengevaluasi Kadis dr Zulkarnain. Sebab dalang dari masalah ini ada pada kadis bersangkutan.

"Bila perlu dicopot dan ganti dengan kadis yang lebih berkompeten, yang mau bekerjasama untuk mendukung kebijakan gubernur. Bukan seperti Zulkarnain. Dia sendiri yang perlahan menyusahkan gubernur dan membuat gubernur buruk di mata publik Maluku," tegasnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar