Masyarakat Adat Segel Kantor Dan Tolak Pejabat Pemerintah Negeri Urimesing

KBRN, AMBON : Masyarakat Adat  Negeri Urimessing , Kecamatan  Nusaniwe, melakukan  tindakan penyegelan kantor negeri setempat,  Rabu (29/6/2022) pukul 10.00 Wit.  

Tindakan ini diambil sebagai bentuk penolakan atas kehadiran penjabat Negeri  Urimesing  Arthur Solsolay yang  dituding  telah menciderai nilai-nilai adat negeri setempat. 

Penyegelan dengan cara  pemasangan spanduk bertuliskan "Atas segala kinerja Buruk yang telah ditunjukan oleh Sdr. A.Solsolay sebagai Pj. Pemerintah Negeri Urimesing selama ini, maka kami masyarakat adat dan masyarakat negeri Urimessing  menolak dengan keras kehadiran ybs, untuk kembali menjalankan tugas apapun di dalam teritorial Negeri Urinessing terhitung mulai 29 Juni 2022”.

Spanduk tersebut terpasang dibawah papan nama kantor  negeri, yang  berada di dusun Kusu-Kusu Sereh Negeri Urimessing, yang diapit oleh papan nama Saniri Negeri dan papan nama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Dari pantauan, meskipun ada penyegelan, namun aktifitas di kantor negeri tetap berlangsung, karena fokus penyegelan ditujukan ke ruangan kantor Penjabat Negeri Urimesing.

Elyas Sammalelaway,  Kepala Soa Tuhureraway Negeri Urimessing menjelaskan,  masyarakat adat  tidak pernah merasakan manfaat selama pemerintahan  dipimpin penjabat negeri Urimesing, Arthur Solsolay.

Beberapa kebijakan, dinilai telah melecehkan adat  Negeri Urimesing. Diantaranya, penjualan lahan seluas 2,5 hektar dengan nilai Rp2,7 miliar lebih kepada salah satu perusahaan swasta, yang kemudian berhasil digagalkan, karena merupakan  hak ulayat adat Negeri Urimessing.

Selain itu, Solsolay dinilai  telah mengabaikan  usulan masing-masing Soa di Negeri Urimessing  untuk penetapan Saniri. Rapat yang selalu diusulkan oleh masing-masing Soa, ternyata selalu diabaikan.  

Alhasil, hingga akhir masa pemerintahan 2021 lalu, Saniri negeri tidak terbentuk.Untuk memperpanjang masa kerjanya, Solsolay menyebarkan undangan kepada masing-masing Soa, untuk rapat persiapan pembentukan negeri.

Undangan itu dipenuhi, dan masing-masing Soa menggelar rapat dengan mata rumah secara internal untuk menentukan nama yang diusulkan sebagai Saniri negeri, disertai dengan berita acara. 

Namun setelah surat dimasukan ke kantor Desa, ternyata beredar undangan akan dilakukan pelantikan terhadap Saniri Negeri Urimessing.  Anehnya, nama yang tertera bukan yang diusulkan oleh masing-masing soa. 

“Ini tidak sesuai dengan Peraturan daeah nomor 8 tahun 2017,  Nama-nama yang mau dilantik ini justru mereka yang diusulkan pada tahun 2021, yang kemudian sudah dibatalkan. Bukan hasil usulan baru,”ungkapnya.

Hal ini lanjut Sammalelaway yang membuat mereka melakukan penolakan pelantikan Saniri Negeri, karena  terjadi pelecehan terhadap  negeri adat. 

Pihaknya juga sudah beberapa kali ingin bertemu dengan pejabat untuk mencari solusi, namun selalu ditolak. 

:Desakan pembentukan Saniri lanjutnya, bukan hanya soal untuk proses Pemilihan Raja Definitif, tapi juga terkait dengan pertanggungjawaban Pejabat dalam Pelaksanaan pemerintahan termasuk pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa,”tukasnya. 

Ia menegaskan, warga Negeri Urimessing menolak Arthur Sosolay kembali menjalankan tugas sebagai pejabat daerah. Mereka juga mendesak Pejabat Walikota Ambon membatalkan penunjukan  tersebut.

Sementara itu,  Kabag Pemerintahan Kota Ambon, Alvian Lewenussa yang dihubungi via ponsel tidak bisa tersambung

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar