Komnas HAM RI : Penangkapan Madilis Bentuk Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

KBRN, AMBON : Komnas HAM RI Perwakilan Maluku  ikut memberikan respons atas penangkapan Thomas Madilis secara sewenang-wenang oleh pihak Kepolisian Daerah Maluku.

Pemuda 25 tahun ini di jemput paksa di  rumahnya  di Negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Minggu (25/6/2022) malam. 

Polisi melakukan penangkapan setelah Madilis menyampaikan kritikan lewat akun media sosial facebook, terkait  rekor Muri minum juice Pala oleh Polda Maluku. Dia bahkan  langsung  ditahan di Mapolres  setempat, dan  terancam hukuman 10 tahun penjara karena dianggap dengan sengaja memposting kalimat-kalimat yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap Polri.

Penahanan terhadap Madilis juga menuai kritikan dari sejumlah kalangan di Maluku. Melalui rilis yang  diterima Senin (28/6/2022), Komnas HAM RI Perwakilan Maluku ikut menyampaikan sejumlah sikap dan pandangan. 

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Maluku, Dwiyati Toisutta mengatakan,  salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. 

“Perlindungan yang wajib diberikan di negara demokratis adalah kebebasan setiap orang untuk berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”ungkap Toisutta. 

Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di Pasal 19 ayat (2) juga  memberikan jaminan,  bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan,  dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat.  

Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Menyikapi kondisi tersebut, Toisutta menyesalkan tindakan penangkapan terhadap  Thomas Madilis,  karena terindikasi kuat sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekpresi. Selain itu,  bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Tindakan penangkapan tersebut juga telah mencederai tekad Polri untuk menjadi Polri yang "Presisi", yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, sebagaimana program yang diusung Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak menjabat sebagai Kapolri,”tulis Toisutta. 

Ia berpendapat, tindakan penegakan hukum atas ujaran kebencian harus mendasar pada niat (intent) yang nyata dari pelaku,  bahwa mereka melakukan ujaran kebencian untuk  penghasutan.  tindakan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan. 

Ekspresi-ekspresi yang tidak mempunyai niat untuk melakukan penghasutan melakukan tindakan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan lanjut Toisutta, dapat dianggap tidak layak untuk diberikan sanksi pidana.

Toisutta menegaskan, Komnas HAM Perwakilan Maluku secara inisiatif/pro aktif akan menindaklanjuti persoalan ini melalui mandat pemantauan Komnas HAM yang diatur dalam Pasai 89 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM Perwakilan Maluku  juga meminta Kepolisian Daerah Maluku agar menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi, baik yang dilakukan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui media cetak, karya seni, media elektronik, maupun media sosial (intemet).

“Komnas HAM Perwakilan Maluku  meminta Kepolisian Daerah Maluku agar meninjau kembali penangkapan yang dilakukan terhadap  Madilis. Hal ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara,”tutupnya. 

PLH Kabid Humas, Kombes Pol. Denny Abrahams  yang dikonfirmasi terkait penahanan Madilis, Selasa (28/6/2022) menjelaskan, pihak kepolisian sedang menangani  kasus tersebut. Sejumlah  saksi  juga telah diperiksa. 

“Biarkan waktu untuk kita kerja dulu. Waktunya akan kita sampaikan ke publik,”tukasnya. 

Sementara itu, dari rilis  Polres Malteng, penangkapan dilakukan karena yang bersangkutan dengan sengaja memposting kalimat-kalimat yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap Polri di akun Medsos pribadinya.Kalimat tersebut diposting pada 25 Juni 2022,  pukul 11.00 Wit.

Postingan tersebut  berbunyi : “Orang Maluku itu jago makang puji, makanya kejar rekor muri sabarang sabarang. Habis makan papeda sekarang minum pala. Padahal pala kalah dari aceh, sagu kala dari riau mar paleng biking diri karas. Coba rekor tanam sagu ka pala terbanyak supaya kuota penghasil itu jadi nomor satu, masa untuk memikir hal begini saja sulit. _marsutalalulaituangala" “Ambon city off music itu icon Maluku dalam peradaban kemajuan. Rekor muri itu melahirkan penyanyi maluku banyak banyak dengan kualitas musik yang mampu bersaing dikancah internasional. Bukan kejar muri makan papeda dan munum pala, itu namanya rekor makang puji skala nasional. Pantas musisi maluku seng dapa tampa karena dihargai deng kata kata", tulisnya.

Postingan lainnya,  "Ya Tuhan, ada apa dengan TNI-Polri di Maluku kenapa jadi gila Muri". 

Thomas kini  sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan  dijerat pasal berlapis.  Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.  Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar