Ombudsman Maluku Titip Pesan untuk Empat Penjabat Kepala Daerah, Utamakan Pelayanan Publik

KBRN,Ambon: Pelantikan serta pengambilan sumpah  dan janji Empat caretaker atau penjabat  Kepala Daerah telah dilakukan  Gubernur Maluku, Murad Ismail.Keempat penjabat tersebut masing-masing Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku, Djalaludin Salampesssy sebagai Penjabat Bupati Buru,  Kepala Kesbangpol Maluku, Daniel Indey sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar.

Kemudian Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulawesi Tengah, Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) dan  Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena sebagai Penjabat Walikota Ambon.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat  berharap  para penjabat tersebut dapat   meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perlu ditekankan,  kualitas pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan hanya dengan inisiatif dari pimpinan atau pelaksana semata, tapi wajib digabungkan dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami meyakini Empat penjabat  dilantik Pak Gubernur adalah mereka yang memiliki kualifikasi bagus,"ujar Slamat dalam Dialog Aspirasi Maluku di RRI Ambon, Rabu (25/5/2022)

Dalam dialog mengusung topik Menanti Kerja Nyata Caretaker Bupati dan Walikota, Slamat  menambahkan agar penyelesaian aduan publik itu berjalan optimal, dibutuhkan pula inovasi yang mempercepat pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat.

Setidaknya   penyelenggara negara ini harus bisa memanfaatkan potensi daerah masing-masing untuk menciptakan inovasi pelayanan publik agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

"Awal yang harus dilakukan benahi pelayanan publik untuk pemerintahan bersih dan berwibawa. Perlu diperhatikan itu, penempatan orang disetiap instansi atau dinas  sesuai dengan keahlian sehingga tidak berdampak buruk pada pelayanan publik,"pintanya.

Untuk penjabat Walikota Ambon kata Slamat, agar  dapat mempertahankan  penilaian zona hijau standar pelayanan publik. Sementara untuk penjabat Bupati Buru,  serta penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar  dan SBB  masih harus banyak  benahi pelayanan publik di daerahnya.

Catatan Ombudsman Maluku, hasil kepatuhan pelayanan publik untuk Pemerintah Kota Ambon 84,46 Hijau Tinggi, Pemerintah Kabupaten Buru 38,78 di zona merah karena masih sangat rendah. Kemudian Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KTT) 46,64 Merah Rendah, dan Pemerintah Kabupaten SBB 65,63 Kuning Sedang.

Slamat juga menyinggung  Empat penjabat harus memiliki moral baik agar tidak terjerumus dalam kasus korupsi yang banyak menyeret pimpinan daerah.  Dengan demikian, ada harapan agar terbuka ruang konsultasi publik serta transparansi dan peran partisipasi publik yang bisa ikut mengkritisi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar