Dirjen Dukcapil Zudan: Pemberian Nama yang lengkap dalam Adminduk Maksimal 50 Huruf

KBRN, Ambon: Dirjen Dukcapil Kemdagri, Zudan Arief Fakrulloh membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan program “Dukcapil Belajar” seri ke-17 secara virtual.

Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berlokasdi di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon, Jum'at (20/05/2022).

Dalam program Dukcapil Belajar edisi 17, difokuskan pada sosialisasi Permendagri nomor 73 tahun 2022 terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang dipaparkan oleh Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Handayani Ningrum.

Saat membuka kegiatan tersebut, Dirjen Dukcapil Kemdagri, Zudan Arief Fakrulloh  menjelaskan program Dukcapil Belajar seri ke-17 merupakan bentuk dalam mencerdaskan Dukcapil di provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan melihat masalah secara detail, memberi solusi dan juga menuntaskan masalah.

Menurutnya saat ini yang terjadi dimasyarakat adalah pemberian nama yang tidak sesuai untuk dimasukkan pada dokumen kependudukan, seperti singkatan, simbol serta mengandung konotasi negatif.

“Sosialisasi ini penting diketahui Dukcapil daerah, sehingga dapat dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan aturan yang ada,  karena nama itu harus mengandung arti yang baik,” kata Zudan saat memberikan sambutan dalam acara tersebut. 

Dikatakan, dalam aturan ini, pemberian nama yang lengkap dalam Adminduk dibatasi maksimal 50 huruf, sudah termasuk tanda baca koma dan titik. Selain itu tidak diperbolehkan ada singkatan, harus lengkap.

“Diharapkan melanjutkan ke stakeholder dan terutama masyarakat, sehingga tidak terjadi nama yang tidak sesuai dengan aturan,"ungkapnya.

Dikatakan, aturan yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022 terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan guna memberi kepastian hukum dan hak asasi bagi anak atau masyarakat. 

"Sekaligus hindari pembulian di publik terhadap anak atau masyarakat tertentu. Dan aturan ini telah berlaku sejak 21 April 2022,"jelasnya. 

Menurutnya, program ini juga penting dilakukan karena di Dukcapil terdapat pegawai baru, ada yang baru pindah bidang kerja atau juga pegawai baru.  

Kegiatan tersebut disaksikan juga oleh Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasse, Kadis Disdukcapil kota Ambon dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemkot Ambon. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar