Kembali Geledah Dinas PUPR Kota Ambon, Kadisnya Diperiksa KPK, Siap-Siap

KBRN, AMBON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan giat penggeledahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon, Rabu (18/5/2022), setelah kemarin, Selasa kemarin juga menggeldah dinas yang dipimpin Melianus Latuhamalo. Banyak bukti yang disita KPK. 

Belum juga usai. Penggeledahan KPK di PUPR Kota Ambon dilakukan sejak pagi tadi, sekira pukul 09.00 wit. Diduga, dinas PUPR adalah salah satu OPD yang menyimpan segudang bukti dugaan suap perijinan prinsip ritel alfamidi di Kota Ambon pada tahun 2020 lalu. Kasus ini menyeret Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sebagai tersangka. 

Pantauan RRI Ambon di depan dinas PUPR Kota Ambon yang berlokasi di kawasan batu mejah Ambon, terlihat tim KPK dikawal sejumlah petugas bersenjata lengkap dari satuan Brimob Polda Maluku sedang melakukan penggeledahan didalam dinas tersebut. 

Dari depan kantor, terlihat pula KPK bolak-balik lantai I dan lantai II gedung tersebut untuk mengejar alat bukti lainnya. Didalam juga, ada Kepala Dinas PUPR, Melianus Latuhamalo. 

Melianus kabarnya langsung diperiksa KPK, dikonfontir langsung oleh penyidik KPK terkait bukti yang disita mereka. 

"Pak kadis juga diatas. Diperiksa," kata salah satu pegawai dinas setempat. 

Hingga saat ini, giat KPK masih berlangsung. Dilain sisi, KPK terbagi dalam beberapa tim yang juga melaksanakan giat penggeledahan beberapa dinas. 

Dianatarnya, Sekertatiat DPRD Kota Ambon; Dinas Kesehatan, Dinas PUPR; dan Dinas Pendidikan. 

Dalam kasus suap tersebut, diketahui KPK menetapkan tiga orang tersangka. Mereka diantaranya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy; anak buahnya, Andrew Erin Hehanussa; dan salah satu karyawan alfamidi atas nama Amri. Ketiganya ditetapkan, Jumat (13/5/2022) malam. Amri masih buron. Sementara, Richard dan Andrew sudah ditahan. 

"Richard ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan Andrew ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Untuk saudara juga KPK memerintahkan saudara AR (Amri) untuk memenuhi kewajiban pemeriksaan," jelas Ketua KPK, Firli Bahuri, sebelumnya. 

Firli juga meminta kepada semua pihak agar tidak menghalangi proses penyidikan yang sedang berjalan, karena tentunya ada konsukuensi hukumnya.

Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar