Tak Hanya Geledah Dan Sita Dokumen, KPK Juga Periksa Sejumlah Kadis

KBRN, AMBON : Tak hanya menggeledah dan menyita sejumlah dokumen di lingkup Balai Kota Ambon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa sejumlah Kepala Dinas lingkup Pemkot setempat. 

Giat penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan ini dilakukan KPK sejak pukul 11.00 Wit, siang tadi. KPK baru usai melaksanakan fungsi penyidikannya, atas dugaan gratifikasi pemberian ijin prinsif retail Alfamidi di Kota Ambon tahun 2020 itu, tepat pukul 21.50 Wit. 

KPK keluar dari gedung Balai Kota Ambon dikawal sejumlah Petugas dari Brimob Polda Maluku bersenjata lengkap, menenteng lima (5) koper dan satu handsback. Diduga, didalamnya berisi sejumlah dokumen hasil sitaan mereka. 

Disamping itu, dari kurang lebih 10 jam lembaga anti rasua itu menobrak-abrik sejumlah ruangan dinas di Pemkot Ambon, ternyata sejumlah Kepala Dinas juga ikut diperiksa. 

Dari informasi yang diterima RRI Ambon, sejumlah Kadis yang diperiksa diantaranya, Kepala BPKAD Kota Ambon; Kepala Bapeda Kota Ambon; Kepala BKD; Kepala PM-PTSP, dan juga sejumlah kadis dilainnya. Termasuk sejumlah Kabid dari semua Dinas yang ada di Balai Kota Ambon. 

Pemeriksaan ini juga dilakukan KPK berkaitan dengan hasil penggeledahan yang dilakukan mereka. Termasuk juga sejumlah ruangan yang disegel KPK. 

Salah satu penyidik KPK kepada wartawan juga membenarkan pemeriksaan terhadap sejumlah Kadis itu. "Iya," katanya singkat. 

Bahkan menurut dia bahwa, KPK juga akan memeriksa sejumlah saksi nantinya di Kota Ambon pada pekan depan nanti. 

"Minggu depan kita juga kembali melakukan pemeriksaan disini," ujar penyidik itu singkat. 

Dalam kasus suap tersebut, diketahui KPK menetapkan tiga orang tersangka. Mereka diantaranya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy; anak buahnya, Andrew Erin Hehanussa; dan salah satu karyawan alfamidi atas nama Amri. Ketiganya ditetapkan, Jumat (13/5/2022) malam. Amri masih buron. Sementara, Richard dan Andrew sudah ditahan. 

"Richard ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan Andrew ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Untuk saudara juga KPK memerintahkan saudara AR (Amri) untuk memenuhi kewajiban pemeriksaan," jelas Ketua KPK, Firli Bahuri, sebelumnya. 

Firli juga meminta kepada semua pihak agar tidak menghalangi proses penyidikan yang sedang berjalan, karena tentunya ada konsukuensi hukumnya.

Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar