KPK Geledah Gedung Balai Kota 10 Jam, Hasilnya Mengejutkan

KBRN, AMBON : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menggeledah Balai Kota Ambon. Selama 10 jam, sejak pukul 11.00 Wit, Selasa (17/5/2022) siang tadi, KPK memperoleh hasil mengejutkan dari penggeledahan tersebut. 

Lembaga anti rasua ini usai melaksanakan penggeledahan tepat pukul 21.50 Wit. Hampir semua dinas didatangi tim penyidik yang beranggotakan 12 orang itu. Sejumlah dokumen terkait dugaan gratifikasi pemberian ijin prinsif retail Alfamidi di Kota Ambon tahun 2020 itu disita mereka.

Pantauan RRI Ambon di depan gedung balai kota Ambon, tergambar tim penyidik KPK keluar dengan menenteng 5 koper dan satu handsback yang didalamnya berisi sejumlah dokumen kasus yang disita mereka. 

Keluarnya mereka juga tidak banyak bersuara. Mereka dikawal ketat sejumlah petugas dari satuan Brimob Polda Maluku bersenjata lengkap, hingga memasuki enam (6) unit mobil pangkalan yang telah menanti. 

Mereka, tim penyidik yang diupaya untuk dikonfirmasi awak media, yang telah menanti sejak siang hari itu enggan bermentar. Mereka langsung menuju mobil dan kembali. 

Sementara dari hasil penggeledahan yang dilakukan KPK terpantau semua dinas di lingkup Balai Kota Ambon digeledah. Termasuk dinas PUPR Kota Ambon yang berada di luar Balai Kota setempat.  

Ada sejumlah ruangan yang disegel KPK. Diantaranya, satu ruangan keuangan di dinas PUPR Kota Ambon dan dua ruangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

"Ya, sementara sedang proses," kata salah satu penyidik KPK yang keluar dengan cepat. 

Dalam kasus suap tersebut, diketahui KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka, yang diantaranya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy; anak buahnya, Andrew Erin Hehanussa; dan salah satu karyawan alfamidi atas nama Amri. Ketiganya ditetapkan, Jumat (13/5/2022) malam. Amri masih buron. Sementara, Richard dan Andrew sudah ditahan. 

"Richard ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan Andrew ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Untuk saudara juga KPK memerintahkan saudara AR (Amri) untuk memenuhi kewajiban pemeriksaan," jelas Ketua KPK, Firli Bahuri, sebelumnya. 

Firli juga meminta kepada semua pihak agar tidak menghalangi proses penyidikan yang sedang berjalan, karena tentunya ada konsukuensi hukumnya.

Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar