Ini Kata Kadinkes Maluku Tentang Pembayaran Jasa Covid-19

KBRN, AMBON : Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku, dr Zulkarnain akhirnya membuka suara terkait polemik insentif tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2020 yang sampai saat ini belum dibayarkan. 

Kepada wartawan disela-sela peringatan hari Kapitan Pattimura, di Pattimura Park, Ambon, minggu (15/05/2022), Zulkarnain mengatakan, belum dibayarkan jasa nakes Covid-19 disebabkan Kadinkes sebelumnya tidak membuat petunjuk teknis atau Juknis.

Untuk itu, pihaknya sementara berproses melalui Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) agar jasa Covid-19 segera dibayarkan.

"Draft peraturan Gubernur sudah dibahas di BPKP Provinsi Maluku. Kami sudah mendapatkan softcopy hasil telaahnya, namun hingga saat ini kami masih menunggu hasil resmi yang ditandatangani kepala BPKP,"ungkapnya. 

Bahkan menurut Zulkarnain rencana operasi  Covid-19 telah disusun, dan diserahkan softcopy via aplikasi Whatshap (WA) kepada Sekretaris Satgas Covid-19, Hendrik Farfar, melalui ibu Ian (sekretaris) 22 Maret 2022 lalu guna ditambahkan poin-poin yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Satgas Covid-19. 

"Jadi karena tahun 2020 lalu Kadinkes sebelumnya tidak buat petunjuk teknis oleh Kadinkes. Setelah pembahasan internal selesai, baru akan dikomunikasikan dengan Biro Hukum.  SK Direktur RS Lapangan juga sudah dibuat draft nya, menunggu pembahasan internal dinas,”pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, belum dibayarkan jasa Covid-19 membuat DPRD Maluku geram. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IV, Ruslan Hurasan mendesak Gubernur, Murad Ismail mencopot dr. Zulkarnain dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan menyusul belum dibayarkannya jasa Covid-19 kepada 131 tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku. 

"Dinas harus proaktif, bila perlu desak Gubernur copor kadis kesehatan yg tdak mampu memproses pembayaran insentif,"tegas Hurasan dikonfirmasi, rabu (11/05/2022).

Dikatakan, anggaran yang telah disediakan pembayaran untuk pembayaran jasa Covid-19 harus segera dibayarkan, bukan ditahan tanpa ada kepastian yang jelas. 

"Birokrasi terlalu lama, ada uang prosesnya kok lama,"ucapnya.

Untuk itu, Hurasan meminta kepada Gubernur mendesak Kepala Dinas Kesehatan segera membayarkan jasa Covid-19 bagi 131 Nakes. 

"Hak-hak tenaga kesehatan dibiarkan begitu lama kasihan mereka. Itu hak mereka, harus diberikan,"pintanya.

Sekedar tahu, jasa Covid-19 senilai Rp5.6 miliar diduga ditahan Dinas Kesehatan Maluku. Padahal Rp12 miliar untuk rumah sakit lapanggan di BPSDM telah dicairkan Pemerintah Pusat. 

Hal ini terungkap dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Maluku. Dinas Kesehatan berjanji akan membyarkan dalam pertengaham Maret 2022, namun sampai saat ini belum juga dibayarkan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar