Jaringan Nusa Ina Ancam Lapor Kadis Perhubungan SBB Ke KPK, Termasuk Iqbal Payapo

KBRN, AMBON : Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),  Peking Caleng dan sejumlah pihak lainnya terancam di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindakan ini akan diambil  menyusul ketidakjelasan penanganan kasus Kapal Pemda setempat. 

Koordinator Jaringan Nusa Ina, Abdul Kadir,  Sabtu (14/5/2022) mengatakan,  kasus ini sudah cukup lama mengendap, sehingga akan segera dilaporkan. 

Dia menyebutkan sudah memiliki sejumlah bukti yang cukup atas  dugaan konspirasi antara Kepala Dinas Perhubungan, PPK, Kontraktor PT Kairos Anugerah Marina, Kepala LPSE dan Iqbal Payapo yang merupakan anak mantan Bupati (almarhum), Yasin Payapo.

“Iqbal itu, selain masih aktif sebagai Anggota DPRD Provinsi, dia juga anak almarhum Bupati Seram Bagian Barat. Kita akan menyampaikan semua hal atas peran Iqbal”tegasnya.

Mahasiswa Universitas PGRI Indraprasta Jakarta ini membeberkan,  kapal cepat milik Pemda SBB yang dikerjakan PT Khairus, telah mengalami  dua kali proses tender dengan anggaran DIPA tahun 2019 sebesar Rp7,056 Miliar dan tahun 2020 sebesar Rp7,1 Miliar. Namun sampai sekarang, kapal tersebut belum terealisasi.

“Sementara kita menelusuri, Bos PT Khairus, Hengky, beralibi masih menunggu terjualnya apartemen, baru bisa belikan mesin kapal. Dari penjelasan Hengky tidak rasional dengan fakta yang terjadi saat ini,  karena proses pencairan sudah dua kali,” ungkapnya. 

Menurutnya, Kadis Perhubungan SBB Peking Caling sebelumnya telah mengatakan, bahwa proses lelang dimenangkan oleh PT Khairus dan proses lelang itu tugas dari LPSE, atas nama Bastian.

”Kepala Dinas Perhubungan bilang, dia pernah suruh Kepala LPSE ketemu keluarga almarhum Bupati Yasin Payapo, yakni Ikbal Payapo dan mama haji, minta bantu untuk selesaikan persoalan, namun katanya bahwa dong (mereka) kumpul keluarga dulu untuk bicarakan. Nah,, ada apa sempe kadis suruh kepala LPSE ketemu mereka?,” tukasnya.

Bahkan, Kadis juga mengatakan, bahwa yang bertangungjawab  adalah Hengky dan Iqbal. 

"Jadi, mereka berdua yang harus bertangungjawab atas proses tender proyek kapal cepat Karena kapal tersebut sudah dikerjakan dari tahun 2020, tapi sampai saat ini sudah 2022 kapal tersebut belum di terima Pemda SBB," ingat Abdul Kadir.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar