Kepala Cabang BFI Finanance Ambon Dipolisikan

KBRN, AMBON : Wa ode harsia melalui kuasa hukumnya, Johanis L Hahury resmi mempolisikan Steven Kajadoe selaku Kepala BFI Finance Indonesia Cabang Ambon ke Polda Maluku sejak, Senin (6/12/2021). 

Steven dipidanakan akibat, menarik paksa sepihak dua kendaraan milik Wa Ode  Harsia (kliennya) pada tanggal 28 Juli 2021 lalu. Setelah sebelumnya PT. BFI Finance Indonesia Tbk cq.PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Ambon, abaikan dua surat somasi yang disampaikan Hahury selalku kuasa hukum Wa Ode. 

“Padahal secara pribadi saya sudah whatsapp dia supaya tunjukkan itikad baik dan segera selesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun Steven Kajadoe Kepala BFI Finance Indonesia Tbk., Cabang Ambon tidak tunjukkan itikad baiknya. Oleh karena itu, sekarang kami uji melalui jalur hukum pidana, supaya masyakat luas tidak jadi korban berikut dari perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) PT.BFI Finance Indonesia Tbk," ungkap Hahury dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (7/12/2021). 

Dalam Laporan Polisi tanggal 06 Desember 2021, Nomor LP./B/519/XII/2021/POLDA MALUKU/SPKT, Hahury dan kliennya melaporkan Steven Kajadoe Kepala BFI Finance Indonesia Cabang Ambon, secara sendiri dan/atau bersama-sama orang lain yang diduga sangat kuat terlibat dalam tindak pidana pencurian dan/atau penggelapan 372 K.U.H.Pidana atau penipuan 378 K.U.H.Pidana yang terjadi pada tanggal 28 Jui 2021 di jalan raya di depan umum dalam Kota Ambon. 

Menurut Hhury, sebelum melapor ke Polda Maluku, PT. BFI Finance Cabang Ambon sudah menerima dua surat somasi berturut-turut, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa,debitur selalu beritikad baik melaksanakan kewajiban membayar kreditnya, dan sangat keberatan dengan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan BFI, memperjual belikan jaminan fidusia secara melawan hukum, juga yang tidak pernah menyerahkan kepada debitur kedua surat perjanjian utang piutang dan perjanjian Jaminan fidusia. 

Padahal, kata dia, secara hukum kedua perjanjian tersebut wajib diserahkan PT. BFI Finance Cabang Ambon kepada kliennya sebagai satu kesatuan. 

Yang mana, pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09:00 wit, dan sekitar pukul 13:00 wit. empat orang yang mengaku dari PT. BFI Finance Cabang Ambon mendatangi sopir minibus (pekerja-bukan pemilik), model mobil penumpang, Merk Suzuki, Type ST.150 Futura, tahun pembuatan 2015, Nomor rangka/NIK MHYESL415FJ601346 Nomor mesin G15AID1029772 warna kuning (caltex green),  Nomor Registrasi DE 1639 LU, Nomor BPKB K06932384P dan menghentikan kendaraan Jenis minibus, model mobil penumpang, Merk Suzuki, Type ST.150 Futura, tahun pembuatan 2013, Nomor rangka/NIK MHYESL415DJ521068, Nomor mesin G15AID924800, warna kuning (caltex green), Nomor Registrasi DE 1071 LU, Nomor BPKB K-03047879 yang sedang memuat penumpang dan membawa pergi kedua kendaraan kliennya tersebut. 

Kemudian diduga kuat telah memperjual-belikan kedua jaminan fidusia tersebut secara melawan hukum kepada pihak ketiga sekitar bulan Oktober 2021 seharga Rp.70.000.000. Pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak pemilikkannya oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. 

Padahal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan untuk wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan pembiayaan (multifinance/leasing) yang sudah terdaftar di OJK supaya sebelum melakukan aksi penagihan dan penarikan jaminan diwajibkan untuk mengirim surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur terkait kondisi kolektabilitas yang sudah macet. Hal ini sejalan dengan Pasal 1238 KUH Perdata tentang kewajiban Kreditur yang mengalami Debiturnya cidera janji (wanprestasi) diwajibkan untuk mengirim somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangkan atau disimpangi dengan membuat klausul dalam perjanjian di antara mereka untuk Kreditur dibebaskan dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut. Dalam hukum perdata, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut merupakan hukum yang memaksa (dwingend recht).

Penerima Fidusia, lanjut Hahury, tidak boleh menugasi pegawainya atau menugasi debt collector sebagai kuasa untuk melakuan perampasan atau penyitaan terhadap objek fidusia yang masih berada ditangan Pemberi Fidusia. Pegawai Penerima Fidusia atau debt collector yang menjadi kuasanya hanya berhak untuk menyampaikan somasi kepada Debitur mengenai tunggakan kreditnya. Somasi merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh Kreditur dalam hal Debitur melakukan “cidera janji” atau “wanprestasi” sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata sebagaimana bunyinya adalah:  Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 

"Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut di atas dikenal dalam hukum perdata sebagai ketentuan mengenai kewajiban Kreditur untuk mengirimkan somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan terhadap Debitur yang cidera janji (wanprestasi) kepada Pengadilan Negeri, yaitu berupa surat perintah atau akta otentik untuk menyatakan Debitur telah lalai (cidera janji/wanprestasi)," jelasnya. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 dan 197 HIR, Kreditur (Penerima Fidusia) menurut hukum wajib mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi Sertifikat Fidusia sebagaimana menurut Pasal 196 dan 197 HIR tersebut di atas. Kreditur yang melakukan sendiri penyitaan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui Pengadilan Negeri, misalnya dengan menyuruh pegawainya yang bertugas sebagai juru tagih atau menyuruh debt collector untuk melakukan perampasan (mengambil dengan paksa) atau penyitaan objek fidusia, maka jelas Kreditur (Penerima Fidusia) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 

Perbuatan Melawan Hukum tersebut menimbulkan hak kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau melaporkan kepada kepolisian bahwa Kreditur (Penerima Fidusia) telah melakukan tindak pidana.

"Kreditur juga tidak boleh melakukan eksekusi sertifikat fidusia tanpa melalui pengadilan. Karena pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dicabut oleh  Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan : a)      Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," tandasnya. 

"Karena semua perbuatan PT. BFI Finance Indonesia  Cabang Ambon adalah melawan hukum dan tidak mengindahkan surat somasi kami untuk segera menyerahkan surat perjanjian kredit dan surat jaminan fidusia serta mengembalikan secara sekaligus 2 (dua) unit kendaraan milik Wa Ode  Harsia, maka kami laporkan masalah tersebut untuk diproses pidana menurut hukum yang berlaku. Kami juga minta penyidik Polda Maluku untuk perdalam penyidikan Pimpinan tertinggi PT. BFI Finance Indonesia Tbk, karena diduga sangat kuat adanya tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh rechtspersoon,"pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar