Tuduhan Gelapkan Dana Bantuan Di Aboru Berlanjut Ke Polisi

KBRN, AMBON : Tuduhan menggelapkan dana bantuan PKH  di Dusun Waikenal, Dea Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) rupanya berbuntut panjang.

Pendamping PKH, Lutfi Lesimanuaya yang tidak terima dengan tuduhan  dari Agustina Teterissa , KPM PKH Dusun Waikenal, Desa Aboru,  akhirnya memilih membawa persoalan tersebut ke Polresta Pulau Ambon dan Pp. Lease.

Kepada Wartawan, di Ambon, Lesimarunaya yang merupakan Pendamping PKH Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku mengatakan, dirinya telah dituduh Teterissa menggelapkan dana KPM.

Tuduhan tersebut menut Lesimarunaya adalah fitnah yang telah adalah fitnahYang telah mencemarkan nama baiknya.

Lesimarunaya menyebutkan,  semua dana PKM PKH langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

‘ PKH tidak pernah memegang uang KPM PKH. Semuanya ditransfer langsung dari Kas Negara ke rekening KPM.  Sehingga kalau soal kenapa bantuan masuk ada yang Rp.  500.000 dan ada yang Rp. 875.000, itu karena adanya perubahan kebijakan nilai bantuan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga pada setiap tahunnya,”ungkapnya. 

Diakuinya, dana yang diterima Teterissa berbeda jumlahnya, karena  data salah satu anaknya tidak terbaca atau terkonek dengan data Dukcapil, sehingga tidak dihitung.

Perubahan kebijakan tersebut kata dia, selalu disosialisasikan kepada seluruh KPM penerima bantuan sosial saat petemuan  bulanan maupun pertemuan kelompok. 

“Namun karena yang bersangkutan jarang mengikuti pertemuan, jadi ketinggalan informasi,”tegasnya.

Husen Ohorella selaku Koordinator PKH Kecamatan Pulau Haruku ditempat yang sama juga membenarkan pernyataan tersebut. 

"Contoh 2017 dan 2018, itu jumlah nominal bantuan berbeda. Dan Tahun 2020, kebijakan bantuan sosial PKH dengan maksimal 4 orang penerima dalam satu keluarga dengan ketentuan Ibu Hamil maksimal 2 kehamilan, Anak Usia Dini paling banyak 2 orang, Anak Sekolah, Lansia lebih dari 70 Tahun dan disabilitas maksimal 1 orang,"jelasnya.

Namun di tahun 2021, terjadi lagi perubahan kebijakan PKH maksimal 4  orang dalam satu keluarga dengan ketentuan, Ibu hamil, anak usia dini paling banyak 2  orang, anak SD paling banyak 2 orang, anak SMP paling banyak 2 orang, anak SMA paling Banyak 2 orang, Lansia lebih dari 70 Tahun dan Disabilitas maksimal 1 orang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar