DLH Provinsi : Yang Dibangun di Suli Insinerator, Bukan TPA Sampah

KBRN, Ambon : Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Roy Siauta memastikan fasilitas pengelolaan limbah B3 Medis di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tidak sama dengan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Kepastian itu disampaikan kepada wartawan, Rabu (27/10/2021), menanggapi adanya pemberitaan media tentang  penolakan warga desa terhadap pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dari Fasyankes Provinsi Maluku di Suli, serta hasil evaluasi lapangan dan Kajian Akademik Majelis Pekerja Harian Sinode (MPHS) Gereja Protestan Maluku (GPM).

Menurut Roy, rencana pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis di Negeri Suli berupa insinerator, bukan TPA sampah. Prinsip kerja insinerator tidak dapat disamakan dengan TPA sampah karena memiliki perbedaan dalam pengoperasiannya.  

Dijelaskan, Insinerator adalah alat pembakaran untuk mengolah limbah padat yang mengkonversi materi padat menjadi materi gas dan abu (botton ash dan fly ash). Prinsip kerja insinerator adalah sebagai tempat pembakaran tertutup dengan suhu tinggi (> 8000C) sehingga bahan yang dibakar tidak dapat didaur ulang lagi. 

Proses pengelolaan Limbah B3 medis dengan Insinerator limbah telah dikemas dan ditutup / diikat rapat sejak dari sumber untuk kemudian dilakukan pemusnahan melalui 3 tahapan Proses incinerasi (pembakaran) pada insinerator yaitu :

Pertama, mula-mula membuat kandungan air yang masih ada dalam limbah menjadi uap air, hasilnya limbah menjadi kering yang akan siap terbakar pada suhu 1050C.

Kedua, terjadi proses pirolisis yaitu pembakaran tidak sempurna, dimana temperature belum terlalu tinggi (1050C-3000C).

Ketiga, Pembakaran Sempurna (> 8000C) hingga menjadi abu. Abu dari sisa pembakaran kemudian diangkat dan disimpan di TPS dan selanjutnya dikirim ke pihak ketiga berizin di Pulau Jawa untuk dikelola lebih lanjut. 

Dengan demikian tidak ada limbah hasil pengelolaan yang terbuang ke Lingkungan yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

Sementara,  TPA sampah adalah tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah. 

Sistem pemrosesan pada TPA antara lain penimbunan sampah pada tanah kemudian menutup sampah dengan tanah secara berlapis sehingga sampah tidak berada dialam terbuka. 

Sampah yang ditimbun akan mengalami perubahan fisik, kimia dan biologis secara simultan yang diantaranya menghasilkan cairan yang disebut lindi yang berasal dari infiltrasi air hujan ke tumpukan sampah di TPA. 

Apabila lindi yang dihasilkan tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan terjadinya pencemaran air dibawah tanah dan air permukaan. 

Dengan demikian, tegas Roy, pemberitaan akan adanya pencemaran sumber air di lokasi kegiatan adalah tidak benar, karena  fasilitas yang dibangun adalah insinerator, bukan TPA sampah dan sistem pengelolaan Insinerator berbeda dengan sistem pengelolaan TPA sampah.

"Jadi, konteks penyebutan sistem pengelolaan limbah B3 menggunakan insinerator sebagai TPA Limbah B3 adalah keliru dan tidak berdasar secara ilmiah," tegas Roy.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pengelolaan limbah menggunakan insinerator di Suli diperuntukkan bagi penanganan limbah B3 medis dari Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) Provinsi Maluku. 

Pembangunan ini merupakan kebijakan Pemerintah sebagai upaya penanggulangan keadaan kedaruratan di masa pandemi Covid 19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam dalam Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang  Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus  Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional. 

Mengingat tingginya tingkat penyebaran virus Covid 19 yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah limbah B3 medis termasuk Limbah Covid 19 yang harus dikelola sehingga tidak memperpanjang mata rantai penyebaran Virus Covid 19 dan mengingat pula Provinsi Maluku tidak memiliki insinerator dengan kapasitas memadai untuk pengelolaan limbah dimaksud serta kondisi wilayahnya yang terdiri dari Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap pencemaran dan jauh dari pusat pengelolaan yang berada di Pulau Jawa maka Pemerintah Pusat memprioritaskan Provinsi Maluku untuk pembangunan fasilitas dimaksud. 

Limbah B3 medis dari fasyankes yang diproses di dalam insinerator adalah barang atau sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius yaitu masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tissue bekas, plastik bekas minuman dan makanan pasien, kertas/kemasan bekas minuman dan makanan pasien, alat suntik bekas, set infus bekas, alat pelindung diri bekas, obat kadaluwarsa, bekas kemasan obat, dan lain-lain yang berasal dari ruang pelayanan di UGD, ruang isolasi, ruang ICU, ruang perawatan dan ruang pelayanan lainnya di fasyankes yang bersifat padat dan bukan limbah cair.  

Oleh karena itu, informasi yang beredar di masyakarat bahwa dilokasi tersebut akan dijadikan TPA Sampah yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan adalah tidak benar. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan wajib memiliki dokumen Lingkungan. 

Dengan demikian, terhadap rencana pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3 medis di Suli, wajib dilengkapi dengan dokumen Lingkungan.

Jenis dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan disesuaikan dengan skala/besaran suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Di dalam lampiran I, PermenLHK Nomor 04 Tahun 2021 disebutkan untuk jenis kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan menggunakan Insinerator merupakan kegiatan yang wajib Amdal. 

Di dalam lampiran yang sama pula, untuk jenis kegiatan konstruksi bangunan dengan skala besaran luas lahan terbangun dibawah 1 Ha dan luas bangunan terbangun di bawah 10,000 m2 termasuk dalam Skala/Besaran UKL UPL. 

Terkait dengan hal tersebut, dalam konteks pemenuhan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan Limbah B3 medis di Suli, telah dilakukan sesuai dengan amanat Lampiran 1 PermenLHK 04 Tahun 2021, yang mana, untuk kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan Limbah B3 medis termasuk dalam jenis kegiatan konstruksi bangunan yang wajib UKL-UPL. 

Sedangkan untuk operasional fasilitas pengelolaan Limbah B3 medis dengan menggunakan incenerator termasuk kegiatan yang wajib AMDAL, sehingga sebelum pengoperasian fasilitas tersebut akan didahului dengan penyusunan dokumen AMDAL. 

Selain itu, untuk kondisi kedaruratan dan bencana, dimungkinkan dapat dilaksanakan mendahului penyusunan dokumen lingkungan. Dengan demikian pemberitaan media terkait kesalahan prosedur dalam pemenuhan dokumen lingkungan adalah tidak benar. Karena saat ini kegiatan ada pada tahap konstruksi dan telah dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.

Terhadap permasalahan uji coba penggunaan insinerator yang dimaksudkan pada Dokumen UKL UPL, sambung Roy, merupakan bagian dari rangkaian konstruksi pembangunan Fasilitas pengelolaan limbah B3 medis yang disebut Uji atau Test Comisioning, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengujian mesin dan instalasinya sebelum dioperasikan untuk memastikan instalasi telah memenuhi standard untuk beroperasi. 

Dengan demikian adalah tidak benar jika menyimpulkan bahwa kegiatan uji coba penggunaan incinerator termasuk dalam kegiatan operasional pengelolaan limbah B3. 

Yang benar adalah kegiatan uji coba tersebut merupakan bagian dari konstruksi pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis sehingga kajian dampak lingkungan dan arahan pengelolaan serta pemantauan lingkungannya wajib dikaji dalam satu kesatuan kajian dalam dokumen UKL-UPL.

Dalam konteks keterbukaan informasi kepada masyarakat di lokasi rencana pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3, jelas Roy, telah dilakukan sosialisasi oleh Dinas LH Provinsi Maluku  kepada wakil masyarakat pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 di Kantor Desa Suli. 

Namun dikarenakan kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada masa PPKM maka untuk menghindari kerumunan orang, undangan dibatasi hanya bagi perwakilan masyarakat yang berdekatan dengan calon lokasi pembangunan dengan harapan agar informasi yang disampaikan dapat diteruskan oleh peserta sosialisasi  kepada masyarakat Suli lainnya. Oleh karena itu, tidaklah benar jika diberitakan bahwa tidak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Terkait konteks pencemaran udara yang diberitakan, bahwa lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis berdekatan dengan Pemukiman warga, lahan UKIM dan lokasi wisata Talaga Tihu yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.   

Namun berdasarkan kondisi rill di lapangan, lokasi kegiatan merupakan daerah terbuka dengan elevasi ketinggian lebih dari pemukiman warga, lahan UKIM dan  lokasi wisata Talaga Tihu. 

Jarak lokasi kegiatan dengan lahan UKIM ± 200 meter, dengan pemukiman warga ± 600 meter dan dengan lokasi Wisata Talaga Tihu ± 1000 meter.  

Di samping itu,  tinggi cerobong Insenerator yang akan dibangun  adalah 34 meter  melebihi standard teknis minimal 14 meter berdasarkan PERMENLHK No. 56/MENLHK-Setjen/2015 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8243 : 2017 tentang Insinerator yang mensyaratkan ketinggian minimal 6 m dari permukaan tanah, sehingga gas buang yang akan dikeluarkan melalui cerobong memiliki radius yang jauh dari pemukiman warga, lahan UKIM dan lokasi wisata Talaga Tihu. 

"Artinya, secara teknis telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk meminimalkan potensi pencemaran udara," tukas Roy. 

Selain itu, pengelolaan limbah B3 medis memiliki Standard Operating Procedur  (SOP) Limbah B3 Medis yang mana limbah tersebut dikemas dari sumber (fasilitas pelayanan kesehatan) sesuai standard, diangkut dengan kendaraan berizin khusus (mobil box) untuk mengangkut Limbah B3 medis tersebut, dimasukan ke dalam Cold Storge sebelum dibakar secara thermal dengan system insenerasi  (pembakaran) didukung system pengolahan dengan  multiple chamber  dan  system Wet Scrubber dan Cyclone untuk mengendalikan emisi gas hasil pembakaran dimana sistem operasionalnya akan dipantau secara berkala 3 bulan sekali untuk memastikan bahwa  emisi gas buang yang keluar melalui cerobong  tidak melebihi baku mutu. 

"Abu hasil pembakaran akan dikemas untuk dikirim ke Tempat Pengolahan Limbah B3 yang ada di Pulau Jawa. Disamping itu dilakukan perawatan sistem mesin (maintenance)  secara berkala untuk memastikan mesin bekerja sesuai standard.  Insinerator yang akan digunakan telah terstandardisasi oleh Pusat Standardisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai Teknologi Ramah Lingkungan dan beroperasi sesuai Standard Operating Procedur (SOP) yang juga akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan pada Dokumen Lingkungan," jelas Roy.

Ditambahkan, pada tahap operasional, kegiatan ini akan diawasi oleh Instansi/lembaga berwenang bersama masyarakat sesuai peraturan perundangan bidang lingkungan hidup. 

Kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup dimaksud merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan Pelaku Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. 

Dengan demikian maka kekhawatiran warga terhadap gangguan bagi Kesehatan masyarakat dan lingkungan (udara) tidak memiliki alasan mendasar karena sistem pengelolaan dari fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dari Fasyankes memiliki standard dan prosedur yang ketat. 

Selanjutnya, terkait lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dari fasyankes di Provinsi Maluku yang sesuai pengumuman tender LPSE harusnya dilaksanakan di Desa Wayame Kota Ambon, namun dipindahkan ke Suli, Roy menjelaskan :

Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggungjawab untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dari fasyankes Provinsi Maluku bersama gedung kantor.

Kedua, tender yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tender untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dari fasyankes di Provinsi Maluku dan tidak termasuk pembebasan lahan.

Ketiga, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku, oleh karena itu pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menyepakati lahan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dari fasyankes di Provinsi Maluku di Desa Wayame. 

Pada awal tahun 2021 Pemerintah Provinsi Maluku memproses pembebasan lahan dan baru sampai pada tahap pendataan dan pengukuran lahan, pemilik lahan telah meninggal dunia. 

Dengan demikian Pemerintah Provinsi Maluku belum dapat melakukan pembebasan sehingga belum sah menguasai lahan tersebut. 

Oleh karena itu, pemerintah provinsi Maluku wajib mencari lahan baru dan ditemukan di Desa Suli. Hal ini berarti pemindahan lokasi tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

9. Terkait dengan penyampaian kepala Dinas LH Provinsi Maluku bahwa penanganan limbah medis adalah masalah serius dan penting pada masa pandemi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam sesuai Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional dimana jumlah limbah medis meningkat dan tidak tertangani dengan baik yang sangat berpotensi  terhadap penyebaran virus Covid-19 sehingga mengganggu Kesehatan  dan mencemari lingkungan adalah benar. Hal ini didukung dengan data tahun 2020 volume limbah B3 medis sebanyak 58,694 ton. Walaupun demikian Pemerintah Provinsi Maluku telah berupaya untuk menangani limbah Covid-19 tersebut melalui Kerjasama dengan  pihak ke-3 PT. Artama Sentosa Indonesia sesuai PKS No. 01/APK/DLH/V/2021 untuk pengangkutan ke Tempat Pengolahan limbah B3 medis di luar Maluku namun dengan cost yang tinggi menjadi bahan pertimbangan Pemerintah. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat untuk membangun fasilitas pengelolaan limbah B3 Medis di Maluku. Selain itu Maluku adalah daerah dengan Pulau Pulau Kecil yang sangat rentan terhadap pencemaran  dan  jauh dari pusat pengelolaan yang berada di Pulau Jawa. 

Terakhir, terkait Kajian Akademik  yang dibuat oleh MPHS GPM kata Roy, sangat tidak didasari pada kajian ilmiah. 

Hal itu terbukti dari objek yang dikaji maupun pendapat ahli dan teori–teori yang dipakai adalah dalam konteks untuk pembangunan TPA Sampah. 

Ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian LHK RI adalah fasilitas pengelolaan limbah B3 medis menggunakan insinerator yang sistem maupun mekanisme pengelolaan dan pengoperasiannya berbeda.  

"Oleh karena itu, alasan penolakan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis (Insinerator) di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dinilai tidak cukup mendasar dan terkesan belum memahami maknisme dan prinsip kerja dari Insinerator," pungkas Roy.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00