Kejati Maluku Dukung Penegakan Kepatuhan Kepesertaan BPJS

 KBRN,Ambon: Sebagai upaya  penegakan kepatuhan Program JKN-KIS di Provinsi Maluku, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), siaga melakukan monitoring dan evaluasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Belum lama ini di Kota Namlea, monitoring dan evaluasi itu dilakukan kepada peserta  BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.Terungkap dalam monitoring dan evaluasi tersebut ada peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, begitu pula dengan kontribusi profitnya.

"Sinergi yang dilakukan melalui bantuan hukum non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara, terutama untuk menyelesaikan upaya penegakan kepatuhan. Dukungan yang selama ini sudah terjalin terbukti cukup membantu dalam upaya kepatuhan pemberi kerja, baik pemerintah, BUMN, BUMD dan Badan Usaha lain yang mewakili kewajiban terhadap program JKN-KIS,"ungkap Mugopal, Jumat (22/10/2021)

Ditambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi  bertujuan selain untuk penegakan hukum juga meningkatkan komunikasi dan kerja sama dari jajaran Datun terutama di daerah dengan jajaran Kantor Cabang  BPJS Ketenagakerjaan di wilayah masing – masing,  mendukung suksesnya Program JKN-KIS untuk menjamin Indonesia sehat.

Turut dalam kegiatan itu, Kajari Buru, Muhtadi, Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Maluku, diikuti oleh Bupati Buru, Ramli Umasugi, Pimpinan BPJS Ketenagakerja  Kabupaten Buru dan Buru Selatan.

Diakhir monitoring dan evaluasi,  dilaksanakan pemberian santunan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan  sebesar masing-masing Rp.42.000.000,-. Pelaksanaannya  tetap menerapkan protokol kesehatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00