Tolak Proses Penetapan Mata Rumah Parentah, Masyarakat Urimesing Demo Pemerintah

KBRN, AMBON : Penetapan Keluarga Tisera  sebagai Mata Rumah Parentah, ternyata direspons  oleh masyarakat Urimesing dengan mendatangi  kantor DPRD Kota Ambon dan Juga Kantor Walikota Ambon, Selasa ( 28/09/21). 

Ketua Forum Peduli Urimesing,  Yaneman  Andreas mengatakan,  anak adat   dan  seluruh masyarakat negeri Urimesing menolak   hasil penetapan Badan  Saniri  Negeri Urimessing.  Seluruh proses penetapan Keluarga Tisera sebagai Mata Rumah Parentah  Negeri Urimesing menurut mereka cacat hukum.

"Kami anak adat masyarakat  Negeri  Urimesing  tidak menerima hasil penetapan mata rumah Parentah Negeri Urimesing  yang menggunakan mekanisme voting,"ucapnya. 

Andreas  menjelaskan,  tidak akan menolak penetapan Keluarga Tisera sebagai mata rumah Parentah  Negeri Urimessing,   apabila keluarga  tersebut dapat menunjukkan  bukti kepemilikan benda-benda adat,  yang dapat bisa menjelaskan bahwa keluarga Tisera adalah bagian dari anak adat Negeri Urimessing.

"Kami memberi peringatan kepada Pejabat  Negeri Urimessing agar seluruh proses penetapan keluarga Tisera sebagai mata rumah Perentah  Negeri Urimesing tidak ditindaklanjuti,”tegasnya.

Dia juga meminta agar  Negeri Urimessing segera memiliki pemerintahan  negeri yang sah,  agar tidak lagi ada  polemik di dalam masyarakat  yang  berpotensi menimbulkan konflik  berkepanjangan. 

Sementara itu,  anggota DPRD Kota Ambon,Christianto Laturiuw mengatakan , masalah yang terjadi di masyarakat adat bukan merupakan hal yang baru.

" DPRD inikan sudah menerima beberapa surat terkait keberatan - keberatan tentang penetapan  penetapan mata rumah. Contohnya seperti  Halong sudah  pernah , Passo dan sekarang ini dari Urimessing,"ungkapnya saat di konfirmasi. 

Satu catatan yang harus  diingat menurut Laturiuw,  marwah   dan kehormatan Negeri adat itu tetap di tentukan oleh keputusan Saniri Negeri.  

Namun saat ini lanjut Laturiuw,  terlihat bahwa Saniri   Negeri telah menghasilkan sebuah keputusan yang mungkin saja bagi warga,   aspirasi mereka lewat perwakilan soa-soa tidak tersalurkan dengan baik.

Hal ini kata dia dapat  menimbulkan kecurigaan,   bahwa ada intervensi campur tangan dari pihak lain yang bisa merubah  dan  mengganggu   sehingga Saniri  Negeri mengeluarkan keputusan  yang tidak sesuai. 

“Terkait dengan keluhan mereka,  setelah kami dari komisi I DPRD Kota Ambon sudah mendengarkan,  diusahakan dalam minggu ini akan diagendakan  pertemuan dengan bagian pemerintahan dan  pihak Saniri Urimeseng, agar kita bisa mengetahui pokok permasalahan sebetulnya di mana dan seperti apa,"ungkapnya.

Pihaknya juga akan tetap menghormati sepanjang seluruh proses  pemilihan atau penataan mata rumah itu sudah dilakukan dengan benar,  sesuai dengan aturan yang berlaku di  Negeri  Urimessing 

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa,  kami telah menyampaikan  bahwa DPRD maupun lembaga manapun  tidak punya kewenangan untuk merubah atau mengambil keputusan dalam Saniri Negeri. Jadi keputusan tertinggi ada di  tangan mereka,"pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00