Yusuf Sahupala Masih Rangkap Jabatan, LLDIKTI Diminta Bersikap

KBRN, AMBON : Yusuf Sahupala sampai saat ini masih merangkap jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Sekretaris Yayasan Darussalam Maluku yang tentu bertentangan dengan aturan. LLDIKTI Wilayan XII harus brrsikap. 

"Ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Statuta Universitas Darussalam Ambon dan Surat Edaran nomor 3 Tahun 2021 tanggal 26 maret 2021 tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan dalam Penyelengaraan Pendidikan Tinggi," ungkap Pjs. Presma Unidar Ambon, Fisal Umasugi dalam rilisnya yang diterima media ini, Kamis (29/7/2021).

Olehnya, akui dia, BEM Universitas Darussalam Ambon menuntut kepada Kepala LLDIKTI Wilayan XII Ambon, Maluku dan Maluku Utara agar menindak dengan tegas dan mengembalikan ASN tersebut ke LLDIKTI Wilayan XII Ambon. Karena memberikan preseden buruk dan pembelajaran yang tidak baik bagi kelembagaan kampus dan mahasiswa.

"Jika dalam waktu 2x24 pernyataan sikap ini tidak di gubris, maka kami Akan Turun dengan masa Aksi yang akan menduduki Kantor LLDIKTI XII," ancam Umasugi. 

Umasugi merincikan, sesuai mempelajari aturan yang didasarkan pada pada pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan), diatur ketentuan bahwa pembina/pengurus/pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi/pengurus/dewan komisaris/pengawas dari badan usaha yang dikelola oleh Yayasan.

Bahwa juga telah diatur dalam Statuta Universitas Darussalam Ambon yang dituangkan dalam Peraturan Yayasan Darussalam Maluku Nomor : 01/YDM/P/XI/2018 tanggal 10 November 2018, pada Pasal 34 ayat (4) disebutkan bahwa “Pengurus Yayasan tidak merangkap pimpinan Universitas” dan ayat (5) “Pengurus Yayasan yang menjadi pimpinan Universitas atau Fakultas di non aktifkan sebagai pengurus”.

Bahkan dalam rangka melaksanakan optimalisasi penyelengaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan tata kelola perguruan tinggi swasta yang baik Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 26 maret 2021 tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan Dalam Penyelengaraan Pendidikan Tinggi yang mana disebutkan : a. Pembina/ pengurus/ pengawas     yayasan     dilarang     merangkap sebagai pimpinan/ dosen/ pegawai perguruan tinggi yang diselenggarakannya; b. Pembina/pengurus/pengawas yayasan yang mencalonkan diri sebagai pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakannya, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari organ yayasan tersebut; c. Pembina/pengurus/pengawas  yayasan  yang  merangkap  jabatan  sebagai pimpinan/dosen/pegawai perguruan tinggi yang diselenggarakannya, agar segera menyesuaikan terhitung sejak ditetapkannya surat edaran ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00