Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagaikan Gunung Es

KBRN,Ambon: Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon, jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan meningkat dari tahun 2019 sebanyak 40 kasus menjadi 55 kasus ditahun 2020. Sedangkan jumlah kekerasan terhadap anak dari tahun 2020 sebanyak 60 kasus. 

" Terhitug hingga bulan Juni 2021 sudah sebanyak 24 kasus, sedangkan jumlah kekerasan terhadap anak dari tahun 2020 sebanyak 60 kasus hingga bulan Juni 2021 sudah tercatat sebanyak 29 kasus. Ini hanya kasus yang dilaporkan, padahal pasti banyak kasus-kasus diluar sana yang tidak dilaporkan. Dapat dikatakan ini seperti fenomena gunung es," kata Wali Kota Ambon dalam sambutannya saat melantik Pengurus P2TP2A Kota Ambon, di gedung Vlisinggen, Jumat (18/6/2021).

Dikatakan, bentuk kekerasan yang terjadi didomisili oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara pada kasus anak lebih didomisili oleh kasus setubuhi anak dibawah umur dengan pelaku inces (keluarga sendiri).

"Data dari catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan (CATAHU) 2021 yang dikeluarkan Komnas Perempuan mencatat sejumlah 299.911 kasus. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah dirana pribadi atau private yaitu KDRT yang relasi personal sebanyak 79 persen, diantaranya kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 49 persen, disusul kekerasan dalam pacaran presentase 20 persen menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan adab anak perempuan 14 persen, sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga," jelasnya. 

Dikatakan, penggunaan telepon seluler sebagai media belajar dan pemakaian internet yang lama dan tanpa pengawasan orang tua, seringkali membuat anak stres, karena munculnya hoaks di media yang dapat berpotensi besar meningkatkan tekanan pada anak. Selain itu,  anak beresiko mendapatkan kekerasan atau eksploitasi secara online. 

"Keadaan ini menjadi prihatin kita semua. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kompleks dan multisektoral sehingga pencegahan dan penanganannya pun harus melibatkan seluruh element  masyarakat melalui panduan yang jelas,"tutur Walikota.

Kehadiran P2TP2A sebagai amanaat dari peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan anak nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan dapat menghapus segala diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender, sehingga hak- hak perempuan dan anak dapat terpenuhi dengan baik mewujudkan perlindungan terhadap korban.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00