Kejati-PT Ambon Harus Kawal, AMW : Hakim dan Jaksa Hati-Hati!

KBRN, AMBON : Imanuel Quderesman terdakwa dalam kasus dugaan ilegal loging di Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku sedang menjalani persidang di Pengadilan Negeri (PN) Seram Bagian Timur. 

Qudaresman yang sering disapah Yongki ini terbilang salah satu investor yang berpengaruh di Maluku kusunya di SBT. Penanganan kasusnya saja terbilang lambat ditangan PPNS Kehutanan Maluku  sejak Maret 2020 lalu, baru disidangkan. 

Sehingga, kasus ilegal loging yang menyeretnya itu, harus diadili secara serius oleh majelis hakim Pengadilan SBT. Bahkan, untuk menghukum Yongki secara serius, Alinasi Mahasiswa Welihata Sabuai, meminta Pengadilan Tinggi (PT) ikut mengawal jalannya sidang tersebut.

"Kami minta supaya PT harus mengawal sidang ini. Karena dia (Yongki) merupakan bos yang berpengaruh. Jangan sampai ada jual keadilan disana. Kita antisipasi hal itu," tegas ketua Aliansi Mahasiswa Weilata Sabuai, Josua Ahwalam kepada media ini, di Ambon, Kamis (17/6/21).

Menurutnya, PT dengan kewenangannya bukan untuk mengintervensi putusan pengadilan. Namun, langkah PT dalam sisitim peradilannya mampu mengawal proses sidang ditingkat pengadilan pertama, kususnya di PN SBT yang mengadili perkara tersebut. 

"Kami butuh keadilan. Kami harap dia harus dihukum seberat-beratnya atas perbuatanya di Sabuai. PT lagi-lagi, kami minta dengan tegas untuk mengawal proses sidang tersebut," tandas dia. 

Begitupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malulu untuk juga tegas mengawal kasus yang disidangkan anak buahnya (Jaksa di Kejari SBT) yang menyidangkan perkara tersebut. 

"Jangan sampai ada jual beli perkara didalam. Atau semacama kecurigaan yang harus diantisipasi sejak awal. Maka itu, selain PT Ambon, Kejati Maluku juga harus ikut mengawal jalannya kasus tersebut," harap dia, saat menggelar aksi didepan Kejati Maluku. 

Aliansi Mahasiswa Weilata Sabuai juga tentu ikut mengawal jalannya sidang perkara tersebut. "Kita akan terus kawal. Kita berih worning buat Hakim dan Jaksa, hati-hati," tegas dia.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Maluku Papua, Rabu (18/03/2020) menetapkan Komisris PT SBM, Imanuel  Qudaresman sebagai tersangka pelaku illegal logging. Dia ditahan  di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Maluku saat itu.

Barang bukti yang  diamankan yaitu 1 unit alat berat loader merek Komatsu, 2 unit bulldozer merek Caterpillar, dan 25 batang kayu bulat gelondongan dengan berbagai jenis dan ukuran. Kayu gelondongan itu diduga hasil dari illegal logging CV. SBM, di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Penangkapan terhadap Imanuel Qudaresman, berawal dari berita 26 warga yang diamankan dan 2 warga jadi tersangka oleh polisi saat melindungi hutan mereka. 

“Sebetulnya itu adalah impact akibat dari  terjadinya perambahan hutan di  petuanan Negeri Sabuai.  Itu merupakan rangkaian dan akarnya tidak dicari. Sehingga  persoalan ini sampai ke Komnas HAM dan Ombudsman, sehingga Kementerian tahu dan meminta untuk  diselidiki dan kita turunkan tim intelejen selama lima hari untuk under cover,” kata Yosep Nong, Kepala Seksi Wilayah II Ambon, Balai Gakkum Maluku Papua. 

Dari hasil penyelidikan, Yosep  mengakui ternyata perusahaan mendapat ijin untuk IPK perkebunan Pala dari 2018 atas nama gubernur,  namun hingga saat ini tidak ditanam. 

Perusahan ini  juga  memanfaatkan kayu diluar  area IPK, sehingga sudah masuk ke HPT, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Sebanyak  50 batang kayu gelondongan  antara ukuran panjang 15 meter diameter 40-50 Cm dengan alat berat kata dia, sudah diamankan. 

Diakuinya, tim yang terdiri dari 20 orang telah diturunkan untuk lakukan operasi tanggal 4 Maret 2020.  Imanuel Quadarusman juga adalah orang berpengaruh, sehingga  pihaknya cukup kewalahan. 

Beberapa instansi dan DPRD bahkan sdah turun dan lakukan paripurna, tapi tidak ada tindaklanjut. Bahkan  dari hasil paripurna di DPRD Provinsi, rekomendasinya  IPK akan diperpanjang.  Padahal  IPK hanya bisa diperpanjang satu kali saja. 

Penyidik menjerat YQ dengan Pasal 12 Huruf k Jo. Pasal 87 Ayat 1 Huruf 1 dan/atau Pasal 19 Huruf a Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00