Hubungan Diduga Masih Tidak Harmonis, Publik Pertanyakan Keberadaan Wagub Maluku

KBRN, AMBON : Hubungan antara Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur,  Barnabas Orno disinyalir  masih  tidak harmonis. Meskipun  kerenggangan hubungan ini  sempat dibantah oleh keduanya pada  pertengahan Juni 2020 lalu,  namun kenyataannya Barnabas Orno  kini sudah nyaris tidak terlihat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Publik dibuat bertanya-tanya tentang  keberadaannya. 

Pasca kabar pecah kongsi keduanya mencuat ke publik, Barnabas Orno sempat terlihat di  beberapa acara mewakili Gubernur.  

Diantaranya,  membuka kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan tema “Optimalisasi Merdeka Belajar Melalui Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan dan Budaya agar Terjamin Kesejahteraan yang Berdaulat Dalam Gugus Pulau, di Golden Palace Hotel, Rabu (19/2/2020) lalu. 

Namun pasca divonis terpapar Covid-19 bersama keluarganya awal Januari 2021, Orno kembali menghilang dari pandangan publik. Semenjak itu, hingga saat ini  meskipun telah dinyatakan sembuh beberapa waktu lalu, mantan Bupati Kabupaten MBD ini masih tetap tak terlihat.    

Sejumlah kegiatan  biasanya selalu di buka oleh Gubernur Maluku, atau diwakili oleh Sekda dan Kepala Dinas lainnya.  Dugaan ini kembali diperkuat  saat kunjungan Presiden Joko Widodo, pada awal April 2021 ke Maluku. Wakil Gubernur asal Maluku Barat Daya (MBD) ini tidak tampak hadir diantara deretan kursi pejabat. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari publik.

Tokoh Pemuda Maluku Barat Daya (MBD)   Izack Salmon   dan  Norist menilai, ketidakharmonisan antara kedua  pemimpin Maluku ini dapat mempengaruhi  pelaksanaan program kerja dan kinerja pemerintah daerah menjadi tak maksimal. 

Dia menduga, kerenggangan ini kembali terjadi   dipicu  persoalan Pikada MBD.  Wakil Bupati memilih untuk mendukung adiknya yang maju mencalonkan diri, berbeda dengan kebijakan PDIP yang  diketuai Murad Ismail. 

Meskipun demikian, Salmon berpendapat,  perbedaan itu harus dikesampingkan untuk kepentingan masyarakat Maluku. Ketidakharmonisan ini juga sangat tidak pantas dipertontonkan , mengingat pasangan ini menjadi panutan dari masyarakat.

“Bagaimana mau mengajak masyarakat Maluku untuk bersatu, sedangkan pemimpinnya saja tidak akur,”ungkapnya, Jumat (16/4/2021). 

Norist juga menimpali, ketidakharmonisan dan semakin jauhnya hubungan bersama pasangan ini  pastinya mempengaruhi pelaksanaan dan kinerja pemerintahan di daerah. Padahal, kalau hubungan keduanya harmonis, kinerja pemerintahan akan maksimal dan daerah  akan semakin maju.

“Saya menyarankan, apapun yang terjadi  seharusnya pasangan ini harus kembali rukun untuk kepentingan Maluku. Duduk bersama akan menjadi solusi terbaik, daripada dibiarkan terus seperti ini, hubungan keduanya akan semakin jauh,”tegasnya.

Norsit menambahkan, masih banyak persoalan dan aspirasi masyarakat Maluku yang harus diperjuangkan di pemerintah pusat.  Semuanya bisa berhasil bila berbagai persoalan itu dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama. 

Keduanya berharap,  keharmonisan hubungan  ini dapat kembali terjalin   agar kinerja pembangunan di daerah dapat berlangsung baik serta masyarakat semakin sejahtera.

Sedangkan untuk Pilkada mendatang, keduanya mengatakan hal ini hendaknya menjadi penbelajaran, agar kedepan  dapat  memilih pasangan pemimpin yang bisa bekerjasama untuk membangun Maluku. 

Sementara itu, mengutip pernyataan Dirjen Otda Kemdagri Sonni Soemarsono di Manado, awal  Oktober 2015 silam di Manado,  sekitar 75 persen pasangan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota ataupun Gubernur dan Wakil Gubernur) di Indonesia hubungan kerjanya tidak harmonis sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan di daerah tersebut.

"Padahal, kalau hubungan keduanya harmonis, kinerja pemerintahan akan maksimal dan daerah itu akan semakin maju," ucapnya. 

Pengalaman di sejumlah daerah, lanjutnya, membuktikan keharmonisan antara bupati/wali kota dan gubernur dengan wakilnya hanya bertahan antara enam bulan hingga satu tahun pemerintahan. Sesudah itu, mulai muncul konflik dan hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Ketidakharmonisan itu biasanya diakibatkan karena kurangnya komunikasi, konflik kepentingan, dan tidak memahami tugas masing-masing.

Salah satu masalah krusial di daerah adalah sejumlah wakil bupati/wakil wali kota ataupun wakil gubernur tidak bisa menahan diri serta menyadari akan tugasnya sebagai seorang wakil. Sebaliknya, seorang bupati/wali kota ataupun gubernur tidak memiliki leadership yang baik untuk dapat memobilisasi potensi pasangannya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00