Jaminan Sosial JKK dan JKM Taspen Ambon Direspon Pemkab SBB

Kepala PT Taspen Cabang Ambon (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Sekda Kabupaten SBB

KBRN, Ambon : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat merespon baik program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Kontrak dan Honorer di instansi pemerintah yang diinisiasi PT Taspen. 

Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, Mansur Tuharea menyambut baik Taspen menjadi penyelenggara Jaminan Sosial Hari Tua. 

Mansur menuturkan, saat ini Badan Kepegawaian setempat masih memverifikasi data pegawai honorer di lingkup Pemkab SBB. Karena dari dua ribu lebih pegawai honorer sebagian besar ada yang sudah tidak aktif. Setelah verifikasi selesai, baru para pegawai honorer bisa diikutkan program JKK dan JKM, yang mana iuran perbulannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

"Sebelum masuk ke program JKK dan JKM. Kita terlebih dahulu verifikasi data pegawai honorer. Jadi yang aktif saja akan didaftarkan," ujarnya, Sabtu (8/8/2020)

Kepala PT Taspen Cabang Ambon, Surya Mustafa menjelaskan JKK dan JKM bagi Non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah didasari PP Nomor 60 Tahun 2015, PP Nomor 66 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018, yang mana siapapun pegawai Non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah wajib diikutkan program JKK dan JKM. 

"Sejauh ini sudah ada beberapa Pemerintah Daerah di Maluku yang mengikutkan pegawai Non-ASN pada Program Jaminan Sosial JKK dan JKM," terangnya

Sedangkan sebagian Pemda masih menginventarisir pegawai mereka yang harus didaftarkan dalam program jaminan sosial Hari Tua. Sampai hari ini Taspen Ambon masih terus mensosialisasikan program dimaksud pada semua instansi pemerintah. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00