Hadiri Rapat FTSLBU, Gubernur Minta Dunia Usaha Bersinergi

KBRN, Ambon : Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan, pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja namun juga membutuhkan peran dari seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha. Peranan dunia usaha penting bagi percepatan pembangunan melalui sinergitas praktek bisnis yang bertanggungjawab dalam aspek sosial dan lingkungan, yang tidak hanya berorientasi finansial property saja, namun perlu menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah, masyarakat dengan lingkungannya. 

“Peran dan kontribusi dunia usaha sangat ditunggu melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang bersinergi dengan program pembangunan yang diutamakan fokus pada penurunan kemiskinan dan penganggaguran melalui berbagai sektor pembangunan,” kata Gubernur Murad dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (FTSLBU), Senin (27/09/2021).

Kepedulian Badan Usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial di Indonesia menjadi sangat penting dan amat diharapkan oleh seluruh masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang telah memukul sektor perekonomian. Kondisi ini membutuhkan respons kebijakan yang tepat dan cepat dari pemerintah, tak terkecuali dari aspek regulasi.

Forum yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku dipimpin Plh Sekda Sadali Ie, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah, Kepala Bappeda Anton Lailossa, Kepala BPSDM Hadi Sulaiman, Kadis PMPTSP Suryadi Sabirin, pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Malut/BNI wilayah Timur/BUMN-D dan para pelaku usaha lainnya.  

Menurut Gubernur,  peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial merupakan salah satu strategi percepatan pembangunan daerah dalam menyikapi terbatasnya anggaran pembangunan daerah. 

Olehnya pelaksanaan forum ini ditanggapi positif  Gubernur Murad sebagai implementasi amanat regulasi untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang tanggung jawab sosial di lingkungan badan usaha serta untuk mendorong kontribusi kemitraan dan pelaku usaha dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Kalau kita bekerja sama terus seperti ini, pasti Maluku dalam waktu yang tidak cukup lama lagi akan lebih baik. Apalagi pemerintah pusat dalam kepemimpinan Pak Jokowi mulai mengarahkan pembangunan di timur Indonesia yang sebelumnya lebih dominan ke Indonesia Barat. Maka dari itu, koordinasi, komunikasi dan komunikasi terus dilaksanakan,” terangnya. 

Ditempat yang sama, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalama menjelaskan, sesuai arahan Gubernur Maluku, seluruh program yang diterapkan di BUMN maupun BUMD dan dunia usaha, bisa dikolaborasikan dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. 

Mengingat, ada tujuh program prioritas dan sembilan program unggulan pemerintah. Program tersebut diharapkan memberi dampak kepada masyarakat. Namun harus dikerjakan melalui sebuah kerjasama.

“Ini pertemuan kita yang pertama. Dan pertemuan selanjutnya, kita akan buat DES supaya menunjukkan Lokasi Khusus (Lokus) serta program yang terarah dan terukur. Selama ini rekan-rekan di BUMN, BUMD dan pelaku usaha sudah menjalankan program ini. Tapi mungkin masih sendiri-sendiri cara kerjanya. Dan program yang Pemda rancang itu, tinggal kita arahkan. Yang mana program proiritas gubernur supaya kita membangun pemberdayaan ekonomi ini, hanya Lokusnya tidak hanya di Kota Ambon saja, masih ada 10 kabupaten/kota lainnya di Maluku,” jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00