PBM Tak Efektif, Dewan Kota akan Tinjau Delapan SD di Batu Meja

KBRN, Ambon : Delapan sekolah Dasar di kawasan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  selama  pandemi Covid-19 tidak efektif dalam proses belajar mengajar. Delapan sekolah dimaksud diantaranya, SD 11, SD 10, SD 64, SD 65, dan SD 4.

Terkait hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu di Balai DPRD Kota Ambon mengatakan pihaknya akan melakukan on the spot untuk melihat langsung kondisi sekolah, termasuk ketersediaan tenaga pengajar pada sekolah masing-masing.

"Soal delapan sekolah itu Komisi akan tinjau untuk melihat apa problem yang ada disitu. Karena kita belum tahu mereka terbatas soal apa. Selanjutnya kita akan panggil Dinas Pendidikan dan Dinas Infokom untuk melihat hal itu,"jelas Taihutu, Selasa (11/8).

Taihutu pun tak menampik, jika proses belajar dengan metode daring dan luring diperhadapkan dengan banyak kendala, diantaranya soal penunjukan siapa wali kelas. 

"Karena kita sudah panggil Telkomsel dan Telkom, semua sudah ada. Kalau kalkulasi tim survei dari sisi perangkat HP, ada sekitar 10 ribu anak yang tidak bisa mendapat proses daring. Karena misalnya ada 3 anak dalam 1 sekolah dan harus belajar dalam waktu yang sama, sementara androidnya hanya 2, maka 1 pasti korban. Kendala lainnya soal Kepsek yang belum definitif yang tentu berpengaruh pada penunjukan siapa wali kelas, seperti  pada SMPN 9 Lateri," tandasnya.

Sebelumnya kata Taihutu, Komisi telah mendorong soal adanya data base terkait  jumlah siswa SD dan SMP, termasuk PAUD dan TK. Sehingga ketika dikalkulasikan, akan tergambar jumlah siswa yang tidak memiliki android maupun laptop di masing-masing sekolah yang tersebar pada kecamatan atau kelurahan di Kota Ambon.

"Yang berikut komisi juga minta data soal siswa-siswi miskin itu yang sekarang sedang diproses. Dari data itu dengan klasifikasi zona masing masing versi gustu. Yang berikut misalnya di Leitisel, itu menurut tim survei, bahwa bisa luring dan daring. Ini semua data telah dimasukan. Dan sekarang yang kita tunggu itu action Pemerintah,"tandasnya.

 Pihaknya juga telah mendorong,  agar Peraturan Menteri Pendidikan harus diperkuat dengan regulasi, termasuk Peraturan Menteri PDT, agar ADD dan dana bos maupun CSR dapat digunakan dengan dasar yang kuat.

"Supaya ada pegangan hukum. Karena dasar pengawasan DPRD juga dari regulasi. Dan semua itu sudah kita dorong, tinggal action dari  Pemerintah,"tandasnya.

Taihutu menambahkan, sekolah yang siap dan telah menjalankan proses belajar selama masa pandemi ini justru sekolah yayasan seperti Xaverius. Bahkan  telah melakanakan survei soal kepuasaan daring dan luring, soal traning/pelatihan bagi guru dan soal jaringan.

"Jauh sebelum Pemkot memikirkan proses ini, mereka sudah menjalankan itu. Soal jaringan misalnya, 1 guru mengajar 3 kelas, maka guru harus punya 3 email dan 3 grup untuk masing-masing kelas dan untuk orang tua siswa-siswi. Dan itu harus,"tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00