Tahan Berita Acara Hasil Verfak Paslon Perseorangan, Oknum Aparatur Desa di SBT Terancam Pidana

KBRN, Bula : Salah satu oknum aparatur desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku dilaporkan menahan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual (Verfak) Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jalur perseorangan yang saat ini tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Kasus tersebut terjadi di desa Gunak Kecamatan Kilmuri Kabupaten SBT dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan ditahannya dokumen tersebut. Selain berita acara, oknum aparatur desa itu juga dilaporkan menahan formulir model B1.1-KWK.

Ketua KPU Kabupaten SBT Kisman Kelian mengatakan, berdasarkan infromasi yang diterima dari Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) bahwa ditahannya dokumen-dokumen itu atas perintah Penjabat Kepala Desa setempat.

“Hasil  konfirmasi kita dengan PPK itu dilakukan atas perintah Penjabat kepala pemerintah negeri administratif gunak,” ujar Kisman kepada wartawan di bula, Senin (6/7/2020).

Kisman mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut sekaligus mencari solusi penyelesaiannya.

Untuk saat ini, Kisman menjelaskan penyelesaian secara persuasif tengah diupayakan, namun jika tidak berhasil maka akan ditempuh jalur hukum karena kasus tersebut sudah termasuk perbuatan pidana.

“Kami upayakan agar penyelesaian secara kekeluargaan jangan sampai dibawa ke rana hukum. Tapi kalau itu tidak diindahkan maka KPU akan mengambil tindakan tegas,” Kata kisman sembari berharap berkas-berkas itu dapat segera dikembalikan.

Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Gunak Suprihatin Rumagia, membantah jika anak buahnya melakukan perbuatan tersebut dan juga tidak ada perintah darinya untuk menahan dokumen milik KPU.

Menurut Suprihatin informasi itu tidak benar. Memang beberapa waktu lalu ujarnya, sempat terjadi masalah di desa namun tidak terkait dengan proses Verfak yang tengah dilakukan KPU.

Suprihatin menjelaskan masalah tersebut terkait keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunak yang dipersoalkan masyarakat, namun masalah itu sudah diselesaikan secara baik.

“Beberapa hari lalu memang terjadi sedikit masalah, namun tidak terkait dengan itu. Bukan beta (saya) yang suruh tapi masyarakat yang tidak terima dengan ketua PPS yang bukan berasal dari desa Gunak. Dorang (Mereka) mempertanyakan kok orang luar bisa masuk di Gunak. Kemudian yang bersangkutaN juga tidak memiliki KTP negeri (desa) Gunak. Begitu juga dia tidak pernah konfirmasi ke beta, lapor ke beta kalau dia ditempatkan di situ,” jelas Suprihatin.

Hingga saat ini KPU Kabupaten SBT masih melakukan Verifikasi Faktual terhadap syarat dukungan calon perseorangan untuk Pilkada Serentak 2020.

Verifikasi faktual berlansung dari tanggal 24 juni sampai dengan 12 juli 2020 mendatang. Secara umum hingga memasuki hari ke-12, proses verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan yang dilakukan KPU Kabupaten SBT masih berjalan lancar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00