Ratusan Toko Ditutup, Komisi II Panggil Pengelola Ambon Plaza

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu

KBRN, Ambon :  Direncanakan Selasa,(30/6/2020) Komisi II DPRD Kota Ambon akan mengundang pihak pengelola Ambon Plaza, perwakilan pedagang dan pihak Pemerintah Kota Ambon.

Pertemuan itu rencananya akan membahas terkait service charge yang merupakan kewajiban bulanan para pedagang bagi pengelola Amplaz.

"Kondisi para pedagang ketika masa PSBB tidak ada pendapatan, ada sekitar 400 toko ditutup, kemudian soal permintaan service charge yang dibayarkan per bulan oleh pedagang khusus di Amplas ada yang Rp 800.000 per bulan bahkan Rp 10 juta.  Ini yang akan dibicarakan nanti,"ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu, kepada Wartawan di kantornya pada Jumat, (26/6/2020).

Dikatakan, dengan penerapan PSBB selama 2 minggu dengan kondisi pertokoan yang ditutup, bahkan kemungkinan adanya perpanjangan PSBB nanti, maka perlu ada solusi dan kebijakan soal service charge. 

"Karena mereka tidak berjualan. Apalagi nanti dalam hitungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, PSBB ini diperpanjang. Atas dasar itu, mereka/pedagang meminta service charge yang tiap hari dan dibayarkan tiap bulan itu, mesti ada relaksasinya,"jelas Taihutu.

Sementara terkait ketidakadilan Pemerintah Kota Ambon dalam penetapan PSBB, yang mana aktifitas mall MCM dan ACC dapat beroperasi, sementara Amplaz harus dengan terpaksa menutup aktifitasnya, Taihutu mengatakan, itu juga yang nantinya dibicarakan. Mengingat pada lokasi Amplas juga terdapat Apotik yang mestinya masuk dalam kategori dapat beroprasi.

"Di Amplas juga ada Apotik, mestinya ini pertimbangan-pertimbangan Pemerintah, jangan tebang pilih,"tandasnya.

Sementara terkait bantuan sosial Taihutu menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim pansus Covid-19. (CT)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00