Gassam : Dana “Pokir” Dewan Boleh Pangkas Untuk Corona

KBRN, Bula : Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) M. Umar Gassam berpandangan dana aspirasi atau pokok pikiran (Pokir)  anggota dewan yang saat ini terakomudir dalam berbagai program kerja di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) boleh saja dipangkas untuk menyokong biaya pencegahan Covid 19, sepanjang pemangkasan anggaran itu sendiri masih bersandar pada mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

“Toh Pokir kita itu juga untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat di Dapil. Begtiu pula penanganan Covid 19 untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi silahkan saja, asalkan sesuai qaidah pebahasan dan pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya kepada Radio Republik Indonesia di Bula, Rabu (01/04).

Menurut politisi Partai Gerindra ini kendati sudah ada Insturksi Presiden (Inpres) namun pemangkasan kegiatan pada APBD tidak bisa serta merta dilakukan sepihak oleh Pemda. Mengingat pengubahan keseluruhan maupun sebagian nomenklator di dalam APBD memiliki mekanisme yang harus dipatuhi yakni hanya bisa dilakukan pada pembahasan anggaran perubahan (APBD P).

Pada struktur APBD, lanjut Gassam telah disepakati anggaran tanggap darurat bencana yang dapat digunakan bila sewaktu-waktu terjadi bencana atau situasi dimana membutuhkan penanganan segera. Oleh sebab itu, jika kebutuhan untuk penanganan dan pencegahan wabah virus corona di SBT tidak lebih dari empat miliar rupiah maka sebaiknya Pemda dapat memanfaatkan anggaran yang sudah tersedia.

Saat ini DPRD secara kelembagaan belum bisa beraktivitas lantaran adanya pembatasan dari pemerintah (Social Distancing). Pihaknya belum bisa menggelar rapat dalam rangka menyikapi darurat covid 19. Kendati demikian dirinya meminta Bupati mengambil langkah cepat, mendorong segera Tim Gugus Tugas Covid 19 bekerja. Jika dalam perkembangannya pencegahan wabah tersebut ternyata masih membutuhkan tambahan anggaran maka Pemda dan DPRD wajib mengambil langkah, ungkapnya.      

Rencana Pemda SBT memangkas anggaran sejumlah kegiatan pada APBD 2020 menagcu pada Inpres nomor 04 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam rangka percepatan penanganan Covid 19.

Meski belum terang ke publik apa saja item kegiatan yang dipangkas, namun Bupati Abdul Mukti Keliobas telah memberi isyarat beberapa kegiatan DAK pada Dinas Kesehatan bakal dipangkas, begitu pula OPD lain termasuk anggaran perjalanan dinas. Pihaknya juga akan mempertimbangkan untuk memangkas anggaran DPRD jika masih kurang, sepanjang tidak bertentangan dengan Inpres diatas.

Proyeksi anggaran untuk penanganan dan pencegahan covid 19 di SBT ditaksir sebsar Rp. 3,8 Miliar. Jumlah anggaran itu diperuntukan untuk belanja APD, obat-obatan dan operasional Tim Gugus Tugas. (YK)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00