Pemkab SBB Diminta Tertibkan Honda Pengurus Parpol

KBRN, Piru : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat ( SBB) didesak menertibkan Honor Daerah (Honda) yang menjadi pengurus aktif Partai Politik (Parpol) dan profesi lain.

Desakan itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat SBB Mozes Rutumalessy kepada wartawan di Piru, Selasa (28/06/2022)). 

“Honda seharusnya mematuhi aturan kepegawaian, meskipun mereka bukan ASN. Karena mereka dibayar dengan APBD. Itu berarti, segala ketentuan yang berlaku bagi ASN, juga berlaku bagi tenaga honorer,” desak Rutumalessy.

Dia menambahkan, tenaga honorer yang menjadi pengurus Parpol harus ditertibkan pemerintah daerah, karena dipastikan akan terlibat dalam kegiatan politik praktis yang tidak diperbolehkan bagi ASN. 

“Ada Honda di Dinas Kominfo SBB misalnya, inisialnya FB, nanti di cek. Dia masih menjadi pengurus salah satu Parpol. Ini harus menjadi perhatian Pemda, karena sudah pasti dia akan berpolitik praktis dan itu dilarang bagi ASN. Walaupun dia bukan ASN, tetapi dia harus mematuhi aturan-aturan kepegawaian,” ujarnya.

Kadis Komnifo SBB, M. Hatala dikonfirmasi melalui telepon selulernya, terkait pernyataan Rutumalessy, membenarkan jika FB masih tercatat sebagai salah satu tenaga honor pada Dinas Kominfo SBB.

“Memang benar yang bersangkutan masih tercatat di bagian keuangan serta bagian kepegawaian dinas Kominfo, sebagai tenaga honorer,” jawab Kadis.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar