Kabupaten SBB Tidak Dalam Kondisi Darurat Keamanan

KBRN, Ambon: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi menetapkan Andi Chandra As'aduddin sebagai penjabat bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Kepala Badan Intelejen Negara (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng) itu diangkat berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.81-1164 Tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat bupati Kabupaten SBB.

Menanggapi hal tersebut, salah satu warga SBB, Zainal Kaliky mengatakan, penunjukan Andi Chandra sebenarnya tidak boleh terjadi, sebab ini tidak sesuai prosedur sebagaimana yang telah diusulkan ke Mendagri.

"Penunjukan seorang anggota TNI aktif sebagai penjabat Bupati bertentangan dengan fungsi TNI itu sendiri dan juga peraturan peraturan perundang-undangan yang belaku. Lagi pula, di SBB tidak dalam kondisi darurat keamanan," kata Zainal kepada wartawan, Senin (24/5/2022)

Mahasiswa pasca sarjana IAIN Ambon itu  menuturkan, dengan adanya pengangkatan dari unsur TNI, tentu masyarakat menilai  rencana tersebut telah bermuatan politik dan kepentingan elit pusat.

Sebab Pusat tidak sama sekali mengakomodir kepentingan daerah terutama di kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa.

Untuk itu, dia meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk tidak menerima SK tersebut. Sebab ini tentu tidak sesuai usulan Pemprop Maluku.

Kaliky menawarkan opsi agar penjabat kepala daerah di Maluku khusunya kabupaten SBB diisi langsung oleh pejabat yang telah diusukan oleh gubenur Maluku.

Dengan demikian tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik di SBB.

"Di Maluku ini harus dipimpin oleh putra Maluku sendiri yang paham betul dengan kondisi daerahnya, takutnya kepentingan politik kalangan atas dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan di kabupaten SBB kedepan," pintanya

Kaliki berharap penjabat bupati SBB terpilih  yang masa jabatannya hampir setengah periode bisa bekerja secara optimal sehingga diterima oleh masyarakat SBB setempat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar