Kapal Andon Masih Bebas Eksploitasi Hasil Laut Maluku

KBRN, Ambon: DPRD Propinsi Maluku melalui komisi II pada tahun 2021 kemarin telah merekomendasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku agar jangan lagi memberikan ruang kepada kapal Andon untuk mengambil telur ikan di wilayah Maluku.

Alasan DPRD, kehadiran kapal-kapal tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah penghasil khususnya di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, dan Maluku Tenggara (Malra).

Kendati demikian, rekomendasi itu tak ditindaklanjuti dengan baik. Faktanya, DPRD masih saja menerima informasi terkait adanya kapal Andong yang beraktivitas di kawasan setempat.

Menanggapi hal ini, Ketua komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tetthol menduga, ada permainan ijin kapal Andon (Pengambil telur ikan) oleh pihak Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD).

Pasalnya, ratusan kapal Andon dari Sulawesi Tenggara (Sulteng) maupun Sulawesi Selatan (Sulsel), masih bebas mengeksploitasi telur ikan terbang yang berharga fantastis di pasar internasional.

"Tapi beberapa waktu lalu, sudah saya sampaikan ke Kapolda Maluku, Pak Lotharia Latief, namun Kapolres setempat menyatakan ada ijin yang dikeluarkan UPTD," 

Saudah mengungkapkan, jika Ijin tersebut dikeluarkan oleh DKP Maluku, maka minimal harus segera dikonfirmasi terlebih dahulu, artinya belum ada regulasi yang baku serta nomenklaturnya tidak termasuk dalam regulasi.

"Kalaupun ada kapal andon yang mencari telur ikan itu ilegal, mohon bertindak tegas dengan diusir, karena mereka memasuki tanpa ijin," tegas politisi Gerindra itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar