DPRD SBT Persoalkan Skema PI 10% Blok Migas Bula 

KBRN, Ambon : DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dan pemkab setempat, mempersoalkan isi skenario perencanaan dan kerja sama Participating Interest (PI) 10% pengelolaan blok migas bula dan non bula, akibat dinilai tidak transparan.  

Dua Ketua Fraksi DPRD SBT masing-masing Sius Kolatfeka dari Fraksi Gerindra dan Aziz Yanrua Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan, dalam pasal-pasal  skema pengelolaan, Pemda Seram bagian Timur (SBT) tidak mengambil bagian sebagai daerah penghasil.

Semestinya, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Minyak dan Gas, memberikan peluang kepada kabupaten kota sebagai penghasil untuk berperan aktif.  

Sebab pusat pengelolaan minyak dan gas ada di dalam Kota Bula, beda dengan blok lain semisal blok migas masela yang sudah diluar 12 mil laut  sebagai kewenangan kabupaten dan provinsi.

Untuk  itu, pimpinan DPRD SBT telah membentuk tim  membedah pasal-pasal yang melemahkan SBT. Misalnya pasal uji tuntas, tidak melibatkan pemda SBT, padahal sudah masuk tahap ke-8, menyisahkan 2 tahap lagi untuk masuk tahap operasi dilapangan pengelolaan PI 10% pengelolaan blok bula dan non bula.

Selain itu juga dipersoalkan pembagian pengelolaan, dimana PT. Maluku Energi Abadi sebagai perusahaan daerah pemda Maluku menguasai 51% dan Pemda SBT sebagai penghasil mengelola 49%.

Persentase itu dinilai harus terbalik, artinya SBT sebagai penghasil mesti menguasai 51 persen.

“Pada saat itu Plt adalah Hadi Sulaiman dan saat itu dalam agenda Pilkada, jadi ada MoU antara Plt atas nama pemerintah kabupaten sebagai pihak kedua dan pihak pertama adalah Gubernur Maluku. Selama 2019 akhir hingga 2020, pak Hadi tidak pernah melakukan koordinasi dengan DPRD SBT. Kami harap, pemerintah dalam uji tuntas harus ada keterwakilan pemerintah daerah. Karena kegiatan migas inikan ada di wilayah SBT,” jelas Aziz Yanrua.

Kedua wakil rakyat SBT Sius Kolatfeka dan Aziz Yanrua,  juga mempersoalkan surat SKK Migas di tahun 2019 kepada Gubernur Maluku terkait penegasan Permen SDM untuk penawaran PI 10%  blok bula dan non bula tidak diketahui dewan SBT. Tetapi ditandatangani langsung penjabat bupati saat itu Hadi Sulaiman.  

Ditempat terpisah, Mantan Penjabat Bupati SBT Hadi Sulaiman memberikan respons atas tuduhan itu.

Sulaiman mengatakan, saat pembahasan sebelum ditandatangi sudah dikaji Kabag Ekonomi dan Kabag Hukum Kabupaten SBT dan Provinsi Maluku.   Disisi  lain, saat itu  sebagai penjabat bupati ketika meminta pertemuan dengan dewan SBT cukup sulit, akibat berada di dapil masing-masing untuk Pilkada SBT.

“saat itu semua dewan ada turun di masing-masing dapil, jadi rapat tunda-tunda. Sementara ada deadline," ujar Hadi Sulaiman.

Dapat diketahui, PT. Maluku Energi Abadi ketika memulai uji tuntas, melibatkan Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai jaksa negara dan BPKP, selain konsultan untuk membahas pasal-pasal dalam   uji tuntas, menghindari dampak hukum di kemudian hari.  

Direktur PT.MEA, Musalam Latuconsina menegaskan, jika pihaknya tetap menuruti isi pasal-pasal uji tuntas yang telah disepakati. Bahkan PT.MEA siap duduk bersama membahas kelanjutan pengelolan PI 10% blok bula dan non bula untuk kesejahteraan masyarakat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00