Langkah Kejati Maluku Tetapkan Ferry Tanaya Sebagai Tersangka Dikabulkan Hakim

KBRN,Ambon: Upaya Ferry Tanaya, salah satu pengusaha Kayu Jati asal Pulau Buru, untuk bebas dari jeratan status tersangka yang  ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Maluku, ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Ambon, dalam sidang Senin (1/3/2021)

Sebelumnya, Kejati Maluku menetapkan status tersangka kepada Ferry Tanaya dalam Kasus Korupsi Pembelian Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tahun 2016 di Namlea, Kabupaten Buru. Karena tidak terima, Ferry Tanaya kemudian mengajukan praperadilan.

Putusan praperadilan ini disampaikan hakim tunggal Andi Adha. Sementara Ferry Tanaya sebagai pemohon, diwakili Tim Kuasa Hukum. Mereka terdiri dari Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy, Henry Lusikooy. Untuk Kejati Maluku diposisi termohon, menghadirkan tim yang dipimpin Gunawan Sumarsono.

Dalam amar putusan, selain menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon, hakim dalam persidangan itu juga membebankan biaya perkara kepada pemohon yang jumlahnya nihil.Sebelumnya, untuk menghadapi Kuasa Pemohon yaitu Said Karim, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Kejati Maluku sebagai termohon, kemudian menghadirkan dua pakar hukum, masing-masing Dosen Fakuktas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Reimon Supusepa serta Fahri Bachmid, Dosen Tetap pada Fakultas Tata Negara sekaligus Pakar Hukum Tata Negara dan Ahli Konstitusi Fakultas Hukum UMI Makassar, Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum IAIN Ambon.

Dari jalannya persidangan praperadilan, kedua pakar hukum yang diajukan oleh Kejati Maluku, berhasil dan sukses mematahkan semua dalil dan pendapat Ahli Pemohon.

Beberapa point penting yang dapat dicatat terkait dengan permohonan yang sering dan banyak diajukan oleh Tersangka melalui mekanisme praperadilan yaitu, dalam perkara praperadilan tidak dikenal asas ne bis in idem.

Selain itu, penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. Esensi diberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya, yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang terlapor tetap dapat menggunakan hak-haknya tersebut, meskipun tanpa adanya pemberitahuan SPDP.

Putusan Praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sepanjang penyidik yakin dan memiliki 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Perma Nomo 4 Tahun 2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU- XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang hakekatnya merumuskan bahwa, meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya, akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. (SS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00