Demo Anti Korupsi Jelang Kedatangan KPK, Nama Sejumlah Bupati Disebut Aktivis IMM

KBRN, Ambon : Puluhan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  (IMM) Kota Ambon  Kamis  (24/09/2020) siang, menggelar unjuk rasa anti korupsi menjelang kedatangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Nama sejumlah bupati yang terseret kasus korupsi disebut-sebut dalam aksi damai yang berlangsung  sekitar 1 jam.

Aksi IMM dipicu oleh banyaknya kasus-kasus korupsi yang mangkrak di meja kejaksaan dan kepolisian. Koordinator aksi Saleh Sowakil dkk menyebut kebanyakan laporan masyarakat yang disampaikan ke kejaksaan  dan kepolisian hilang kabar, hanya sebagian kecil yang ditangani.

Kasus korupsi seperti dugaan pemotongan ADD (Alokasi Dana Desa) pada 92 desa di Kabupaten  Seram Bagian Barat yang menyeret nama Bupati Yasin Payapo telah hilang kabar, begitu pula kasus dugaan mafia SPPD Fiktif tahun 2011 di Kota Ambon senilai enam miliar rupiah yang ditangani Penyidik Polresta Ambon Lease.

Kasus lain seperti dugaan korupsi APBD Malteng tahun 2015 senilai miliaran rupiah juga tidak tuntas, bahkan kasus dugaan gratifikasi di Kabupaten Buru Selatan yang memaksa Bupati Tagop Soulissa menghadap KPK untuk diperiksa, juga tak lagi terdengar kabar beritanya.

Ada juga kasus dugaan korupsi Sekretariat Kabupaten Buru yang disangkakakan kepada mantan Sekda Buru Ahmad Assagaff, serta dugaan korupsi  lampu desa dan Alun-Alun Kota Namlea  yang hilang dielan bumi, termasuk kasus dugaan korupsi KMP Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang menyeret nama bupati Oyang  Noach. Menurut aktivis IMM, hampir setiap hari masyarakat disuguhkan dengan informasi-informasi korupsi yang menyeret nama-nama pejabat di level provinsi, kabupaten dan bahkan desa. Sayangnya, hanya aktor-aktor kecil yang terkena jeratan hukum, sementara pemain-pemain besar lepas  begitu saja.

Olehnya, IMM Kota Ambon dan Maluku secara umum menaruh harapan besar kepada KPK dibawah pimpinan Firli Bahuri, agar kembali membuka kasus-kasus yang hilang tanpa jejak. KPK dalam hal ini diminta mengambil alih kasus korupsi yang mangkrak dengan memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi.

Sesuai dengan rencana, pernyataan sikap aktivis IMM terkait korupsi akan diserahkan secara langsung kepada Ketua KPK Birli Bahuri. Namun berhubung pimpinan KPK belum tiba di Kota Ambon, pernyataan sikap tersebut diserahkan ke Pemerontah Maluku untuk diteruskan ke KPK.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00