Kejari Kawal DAK 32 Miliar Dinas Dikbudpora SBT

KBRN, Bula : Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) siap mengawal Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten SBT sebesar Rp32 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi sekolah-sekolah di Negeri Ita Wotu Nusa.

Berbicara kepada kepada RRI di ruang kerjanya, Jumat (22/05/2020), Kepala Kejari SBT Riyadi menyatakan, dirinya baru saja melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) dengan Plt Kepala Dinas Dikbudpora) Sidik Rumalowak untuk melakukan pendampingan  terhadap proyek-proyek sekolah yang nominalnya menembus angka Rp32 miliar kurang lebih.

"Ini adalah MoU Perdata, dan sebagai pengacara negara, jaksa siap melakukan pendampingan terhadap pengelolaan anggaran negara, termasuk DAK 32 miliar untuk SBT. Jadi nanti kita lakukan pendampingan terhadap semua proyek yang dikerjakan di kabupaten," tegas Riyadi.

Prinsipnya, meski Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan  (TP4) telah dibubarkan, tugas jaksa sebagai pengacara negara dalam melakukan pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum tetap berlaku, lebih-lebih setelah dilakukan MoU antara bupati walikota se- Maluku yang diinisiasi KPK September tahun lalu.

"Kebetulan di akhir tahun 2019 TP4 kan dibubarkan. Meski sudah bubar,  fungsi pengamanan dan pengawalan tetap tidak hilang. Fungsi pengawalan dan  pendampingan hukum dilakukan oleh datun (perdata dan tata usaha negara, Redaksi), sedangkan fungsi pengamanan dilakukan oleh intelijen," urai Riyadi.

Dijelaskan Riyadi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Plt Kepala Dinas Dikbudpora Sidik Rumalowak, DAK dengan total nilai kurang lebih Rp32 miliar tersebut akan dikelola oleh masing-masing sekolah dengan alokasi anggaran antara Rp150 juta hingga Rp200 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi.

"Info dari kepala dinas, pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah, untuk rehab gedung, dan lain-lain. Anggaran untuk  masing-masing sekolah antara 150 - 200 juta.  Nanti dikerjakan oleh sekolah, bersama masyarakat dan pihak terkait," beber Riyadi.

Ia menambahkan, tugas kejaksaan, adalah melakukan pengawalan dan pengamanan. Tugas tersebut  dilaksanakan untuk memastikan tidak terjadi kendala-kendala hukum, seperti proyeknya tidak selesai tepat waktu, kualitas pekerjaan buruk dan lain sebagainya.

"Selama ini kan tidak pernah ada pendampingan. Jadi kita harus dampingi untuk menghindari laporan-laporan penyalahgunaan anggaran," demikian Riyadi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00