Sejak 2020, 28 Perkara Pidana Dihentikan Kejati Maluku

KBRN, AMBON : Sejak tahun 2020 hingga 2022 ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku telah menghentikan total 28 perkara pidana dengan penerapan restorative justice. 

Restorative justice atau penyelesaian perkara diluar persidangan ini diterapkan Kejati Maluku setelah diterbitnya Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 di tahun 2020.

"Jadi sejak 2020 sesuai Perja, kita di Kejati Maluku telah menghentikan dengan diterapkan restorative justice sebanyak 28 perkara pidana," ungkap Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada RRI Ambon, Senin (4/7/2022). 

Menurutnya, penghentian dengan mengutamakan asas keadilan inj lebih banyak perkara 351 ayat (1) KUHPidana atau penganiyaan ringan. 

"Jadi, dari 28 perkara terdapat 34 pelaku. Perkara 351 ayat 1 total 22 perkara, KDRT 3 perkara, kasus lakalantas 2 perkara, dan kasus 372 ayat (1) 1 perkara," rincinya. 

Dikatakan, dari semua perkara yang di RJkan tentu sudah melalui proses penyelesaian damai. "Yang utamanya, tentu memenuhi asas keadikan dari kedua belah pihak yang berperkara," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar