Mantan Ketua KPUD SBB Diperiksa Jaksa, Tersangka ?

KBRN, AMBON : Mantan Ketua KPUD Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2014 sudah diperiksa. Siapa dia, Kejaksaan Tinggi (Kejati) merahasiakan identitasnya. Begitupun, dia tidak dijerat sebagai tersangka.

Korps adhyaksa itu hanya bisa menetapkan, MDL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KPUD SBB dan HBR selaku bendahara KPUD setempat. Keduanya dijerat dalam skandal korupsi dana pemilu di KPUD SBB Tahun 2014.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengaku, Mantan Ketua KPUD SBB hanya verstatus sebagai saksi. Ia sebelumnya diperiksa bersama,  tiga orang mantan Komisioner KPUD SBB dan tujuh orang staf KPUD setempat.

"Sudah diperiksa, Jumat pekan kemarin. Mantan Ketua dan 10 saksi lainnya. Status yang bersangkutan sebagai saksi. Nama siapa, saya tidak tau. Saya hanya disampaikan informasi seperti itu dari tim penyidik,"ungkap Wahyudi, Senin (16/5/202).

Menurutnya, soal tersangka baru itu masih dimungkinkan, selama tim penyidik menemukan adanya dugaan bukti perbuatan yang mengarah kepada pihak lain, termasuk mantan Ketua KPUD SBB.

"Sejauh ini masih dua tersangka. Soal tersangka baru, biarkan penyidik bekerja. Segalah sesuatu masih dimungkinkan selama ada bukti. Dan untuk para saksi yang diperiksa pekan kemarin, seputar tugas pokok masing-masing," jelasnya, singkat.

Sebelumnya juga, penyidik memeriksa 12 orang saksi. Diantaranya, satu mantan staf KPUD SBB dan 11 staf aktif KPUD setempat. 

"Pemeriksaan tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIT hingga sekitar pukul 16.00 WIT.  Pemeriksaan ke dua belas saksi tersebut mengenai seputar tugas pokok masing-masing,"ungkap Wahyudi Kareba, sebelumnya.

Dalam proses pemeriksaan sejumlah saksi itu, kata Kareba, mereka juga langsung di klarifikasi oleh Inspektorat terkait dugaan penyimpangan keuangan terkait dengan pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2014. 

"Juga diklarifikasi oleh tim auditor dari Inspektorat provinsi," jelas Wahyudi. 

Ada dua tersangka dibalik Penyimpangan keuangan pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014. Keduanya, MDL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KPUD SBB dan HBR selaku bendahara KPUD setempat. 

"Penyidik setelah memeriksa lima puluh tujuh orang saksi dan resmi hari ini menetapkan dua orang tersangka,"ujarnya.

Penyidik juga, lanjut dia, menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait pengelolaan keuangan.

"Adapun modus operandinya yaitu ada beberapa dokumen fiktif, markup dan pemotongan anggaran," jelas Wahyudi.

Perbuatan kedua tersangka yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 9 miliar itu dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peribahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Diketahui, perkara KPUD SBB ini telah diusut sejak awal 2022. Kasusnya telah terjadi di tahun 2014, dan oleh penyidik baru menjemput kasus yang berpotensi merugikan negara hingga Rp. 9 miliar tersebut. 

Puluhan saksi telah diperiksa. Kabarnya, Ketua KPUD tahun 2014 dan beberapa pejabat KPUD SBB saat itu kuat dijadikan tersangka. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar