Soal Gelar Perkara Kasus Korupsi DPRD Kota Ambon, Kajati Maluku akui Diserahkan ke Kejari

KBRN,Ambon: Gelar perkara   kasus korupsi anggaran di DPRD Kota Ambon Tahun 2020 senilai Rp5,3 miliar, sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Ambon.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Undang Mugopal sekaligus membantah pernyataan Kajari Ambon, Dian Frits Nalle beberapa waktu lalu bahwa perkara ini akan ditentukan nasibnya melalui gelar perkara bersama Kejati Maluku.

"Kejati Maluku hanya mendiskusikan seputar anatomi perkara tersebut dengan Kejari Ambon, bukan terlibat gelar perkara ini,"terang Kajati  saat diwawancarai wartawan usai menghadiri Cofee Morning yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Maluku di Gedung Keuangan Negara Ambon, Kamis (27/1/2022)

Diakui Kajati,  dalam diskusi  tidak ada membahas soal gelar perkara. Tapi intinya  itu ada  pandangan-pandangan dari para jaksa lainnya. Jadi semua diserahkan ke Kejari Ambon. Kasus ini memang masih ditahap penyelidikan. Apakah mau ditingkatkan statusnya ke penyidikan ataukah dihentikan, harus ada alasan tepat. 

"Silahkan bersikap, diskusi sudah dilakukan,  keputusankita bahwa penanganan perkaranya diserahkan ke Kejari Ambon,"tegas Kajati.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar