Pakar Hukum Ingatkan Pengembalian Kerugian Negara tak Bisa Hapuskan Tindak Pidana

KBRN,Ambon: Pakar Hukum Pidana dari Unpatti Ambon, Reimon Supusepa menuturkan penghentian perkara korupsi karena tersangkanya telah mengembalikan uang yang dikorupsi, jelas bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001.

Aturan ini menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

"Apakah itu mempengaruhi putusan, ya enggak. Orang yang sudah mengembalikan uang korupsi, tidak menghapus pidana. Apalagi ada barang bukti berupa uang," ujar Reimon saat berbicara sebagai narasumber dalam Dialog Aspirasi Maluku di RRI Ambon, Selasa (25/1/2022) pagi.

Karena itu, Reimon meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang bakal mengadili semua perkara korupsi harus cermat.

"Pengembalian tergantung penilaian hakim, apakah uang itu hubungannya dari korupsi atau uang pribadi. Kalau uang pribadi, dikembalikan. Tapi kalau hubungannya ada korupsi dari perbuatannya (tersangka), harus disita dan dirampas untuk dikembalikan ke kas negara," urainya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar