Anak Buah Walikota Siap Mempertanggung Jawabkan Rp. 1,3 Miliar di Persidangan

KBRN, AMBON : Eks Staf Ahli Walikota Ambon, Pieter Leuwol bersama mantan anak buahnya, Veky Marwanaya selaku Kepala UPTD Pasar Tagalaya Ambon siap menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon.

Dua anak buah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy itu disangkakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melekaukan dugaan perbuatan pidana korupsi penyalahgunaan anggaran retribusi Pasar Mardika Tahun 2017- 2019. Berkas perkara keduanya, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Selasa (7/12/2021) pagi tadi.

"Perkara dugaan Penyalahgunaan Retribusi Pelayanan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon TA 2017 s/d 2019 dengan dugaan kerugian negara sejumlah Rp. 1,3 milyar telah dilimpahkan ke Pengadilan, pagi tadi. Ada dua tersangka," ungkap Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan, Selasa.

Setelah pelimpahan berkas perkara tersebut, maka selanjutnya menjadi kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perbuatan kedua tersangka, yang diduga merugikan keuangan Negara hingga Rp. 1,3 miliar.

Diketahui, pasca ditetapkan tersangka, status Lewol sebagai Staf Ahli Walikota Ambon sudah dinonaktifkan.

Walikota Ambon, Richard Louhenassy mengauki mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon ini telah dinonaktifkan dari jabatannya selaku staf ahli sekretaris kota.

"Itu bisa ajah kita nonaktifkan karena dalam status tersangka," sebut Richard kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (15/11/2021).

Menurutnya, secara aturan Leuwol tentu harus diberhentikan dari jabatannya yang saat ini sementara diduduki, lantaran statusnya yang terjerat dugaan tindak pidana korupsi yang sementara dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

"Jadi kalau sesuai dengan aturan kepegawaian itu berarti dia mesti diambil langkah dengan pemberhentian untuk sementara, ya itu pasti sesuai dengan aturannya," jelas Politisi partai Golkar itu.

Setelah putusan Pengadilan, barulah pihaknya akan melanjutkan ke tindakan administrasi sesuai dengn aturan yang dikeluarkan oleh komisi aparatur sipil negara (KASN).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar