Mantan Sekot dan Enrico Matitaputty Diperiksa Soal Korupsi 5,3 Miliar

KBRN, AMBON : Penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran di DPRD Kota Ambon senilai Rp. 5,3 miliar tahun 2020 terus bergulir. Saksi-saksi terus dipanggil dan diperiksa. 

Senin (6/12/2021), giliaran mantan Sekertaris Kota Ambon, A.G Latuheru dan Enrico Matitaputty selaku Kepala Badan Perencanaan Kota (Bapekot) Ambon diperiksa penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Keduanya diperiksa empat jam dengan masing-masing 25 pertanyaan. 

"Pemeriksaan hari ini, AL  (mantan sekot) dan EM  (Bapekot) Ambon diperiksa sejak pukul 10.00 - 14.00 Wit. Pertanyaan masing-masing 25 pertanyaan," ungkap Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua kepada wartawan, Senin. 

Pemeriksaan keduanya, akui Djino, diduga dalam kapasitas sebagai tim pemabahasan anggaran Pemkot Ambon. Latuheru saat itu menjabat sebagai Ketua Tim Pemabahasan Anggaran. 

"Ya, masih penyelidikan. Keduanya, tim pembahasan anggaran,"jelasnya, singkat. 

Sementara sumber media ini di kantor Kejari Ambon menyebut, pemeriksaan keduanya berjalan secara terpisah. Dipimpin Kasi Pidsus Kejari Ambon, Eka Palapia, kedua orang penting di dalam pembahasan anggaran saat itu, dicecar puluhan pertanyaan. 

Keduanya selaku tim anggaran, akui sumber, sangat mengetahui aliran dana ke DPRD Kota Ambon. Bahkan, ada permintaan anggaran ke DPRD Kota Ambon yang dipimpin Ely Toisutta selaku Ketua DPRD Kota Ambon itu dinilai tidak sesuai dengan hasil pembahasan.

"Misalkan permintaan dari DPRD diberih lebih. Dan lebihnya itu yang menjadi temuan BPK. Kasus seperti ini, bukan hal baru melainkan sudah lama. Hanya baru ditemukan lewat temuan BPK," kata sumber itu, singkat. 

Sementara hal lain, untuk memperkuat bukti dugaan penyimpangan di Sekertariat DPRD Kota Ambon tahun 2020, Jaksa dikabarkan juga telah mengantongi dana senilai Rp. 690 juta yang bersumber dari anggaran pemiliharaan rumah dinas Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisutta. 

Bahkan, dana tersebut diduga sudah diambil habis oleh Kader Partai Golkar itu, namun tidak dihuni. Bahkan, kondisi rumah dinas yang berlokasi di Karang Panjang (Karpan), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon itu tidak terurus karena tidak dihuni oleh Toisutta selaku Ketua DPRD Kota Ambon. 

Ely Toisutta  juga akan dipanggil Jaksa untuk diperiksa terkait dugaan penyimpangan yang terjadi Sekertariat DPRD Kota Ambon, sebagaimana hasil temuan BPK RI di tahun 2020. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Fris Nalle yang dikonfirmasi wartawan belum lama ini, mengaku sudah mengetahui anggaran Rp. 690 juta tersebut. "Kita sudah tau juga," kata Nalle via pesan watshap, saat diatanya seputar Rumdis Ketua DPRD Kota Ambon yang tak terurus, namun anggaranya, diduga sudah dipakai habis. 

Diakuinya, untuk pemeriksaan pimpinan DPRD Kota Ambon yang salah satunya, Ely Toisutta selaku Ketua DPRD itu belum dilakukan, sementara masih di Sekeratriat DPRD. 

"Belum. Yang pasti, nanti. Sementara kita masih sekertariat DPRD duluh," akuinya singkat. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar