Giliran Pokja Diperiksa, Pimpinan DPRD Kota Ambon Menyusul

KBRN, AMBON : Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon terus melakukan serangkaian Peyelidikan kasus dugaan penyimpangan anggaran di DPRD Kota Ambon senilai Rp. 5,3 miliar. Saksi-saksi masih terus diperiksa. 

Giliran Kelompok Kerja atau disebut Pokja dipanggil mereka. Total lima (5) orang dipanggil, diantaranya, CT, HP, YR, FM dan FA. "Untuk hari ini, ada lika saksi. Semuanya jabatan Pokja pengadaan barang dan jasa," kata Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua kepada wartawan, Kamis (2/12/2021). 

Kelima saksi, kata Djino, dipastikan diperiksa berkaitan dengan peran mereka selaku Pokja, dalam mengurus penyedia atau pengadaan batang dan jasa di Sekertariat DPRD Kota Ambon, khusus tahun anggaran 2020. "Pemeriksaan sejak pukul 10.00 wit pagi. Yang pasti pemeriksaan mereka seputar jabatan mereka selaku pokja," jelas Mantan Kasi Intel Kejaro Sorong, Papua Barat itu. 

Sementara untuk pimpinan DPRD Kota Ambon, Ely Toisutta (Ketua), Rustam Latupono dan Gerald Mailoa (Wakil), Mantan Kasipidsus Kejari Ambon ini mengaku, akan diagendakan nanti. "Yang pasti diperiksa. Tim masih skejulkan," tukasnya. 

Diketahui, pada Kamis (25/11/2021) pekan kemarin, Eky Siloooy mantan Sekwan DPRD Kota Ambon itu diperiksa 10 Jam 46 menit. Ia diperhadapkan didepan Jaksa penyelidik sejak pukul 09.00 wit. Ia diperiksa sejak pagi itu terkait dugaan penyimpangan anggaran di DPRD Kota Ambon senilai Rp. 5,3 miliar, hasil temuan BPK RI tahun 2020. 

"Dia diperiksa sejak pukul 09.00 wit sampai pukul 19.46 Wit, dengan dicecar 30-40 pertanyaan," ungkap Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua kepada wartawan, Kamis (25/11/2021). 

Asisten 1 Walikota Ambon ini diduga kuat mengetahui aliran dana senilai Rp. 5,3 miliar yang menjadi temuan BPK RI di tahun 2020. Sebab, Silooy saat itu menjabat sebagai Sekwan DPRD setempat. 

Bahkan diduga kuat, sebagai kuasa pengguna anggaran di kantor wakil rakyat itu, Silooy juga dibantu oleh pimpinan DPRD setempat dalam mengatur aliran dana yang mengakibatkan adanya kerugian negara berdasarkan temuan BPK. 

"Masih penyelidikan, jadi beluk bisa saya sampailan materinya. Ini kepentingan penyelidikan. Jadi ikuti saja," jelas Djino disambungan selulernya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar