Odie Orno Dituntut Pidana 2 Tahun Penjara

KBRN, AMBON : Duduk di kursi pesakitan, Desianus Odie Orno harus bersabar menerima tuntutan pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku. Didampingi, Herman Koedoebun selaku pengacara, Odie dituntut dua tahun penjara.

Selaim Odie. Dua rekannya, Direktur CV. Tri Putra Fajar Margareth Simatauw, dan Rego Kontul, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dituntut pidana yang sama. Ketiganya, dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 4 unit Speedboat oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 senilai Rp.1.524.600.000,- ditangani CV. Triputra Fajar.

Jaksa menyatakan, perbuatan ketiga terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 ke-1 Pasal 55 KUH-Pidana.

"Menuntut, meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tersebut, agar menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada ketiga terdakwa masing-masing dua tahun penjara,"ungkap JPU, Ahmat Atamimi dalam amar tuntutannya, yang dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (2/12/2021).

Dihadapan, Majelis Hakim yang diketuai, Jenny Tulak, ketiga terdakwa oleh JPU, juga menuntut ketiga terdakwa masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp. 200 juta subsider tiga bulan kurangan.

"Perbuatan ketiga terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Ketiga terdakwa juga mengakui perbuatanya dan mengaku bersalah," beber Jaksa.

Usai pembacaan tuntutan, sidang langsung ditunda majelis Hakim hingga,  Kamis (9/12/2021).

Diketahui, Odie Orno dan dua rekannya, Direktur CV. Tri Putra Fajar Margareth Simatauw, dan Rego Kontul, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) didakwa melakukan dugaan tindak pidana pengadaan 4 unit Speedboat oleh Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 senilai Rp.1.524.600.000,- ditangani CV. Triputra Fajar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 ditemukan dugaan korupsi atau penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum terkait senilai Rp.1,2 miliar. Selanjutnya, pada 2017 kasus ini dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku.

Setelah ditetapkan tersangka, Odie Orno melayangkan upaya hukum Praperadilan ke PN Ambon. Lucunya, gugatan Praperadilan Orno itu dikabulkan, namun tidak menggugurkan statusnya sebagai terdakwa. Orno diadili tanpa status tersangka.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar