Keberatan Lucia Izaak Tak Beradasar, Hakim Harus Tolak

KBRN, AMBON : Penuntut Umum (JPU) Kejari Ambon, Eckhart Palapia menandaskan, keberatan terdakwa  Lucia Izaaktak berdasarkan hukum. 

Hal ini diungkapkan Jaksa Ekhart Palapia dalam nota tanggapanya atas keberatan yang diajukan Lucia Izaak melalui pengacaranya, Jonatan Kainama dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (26/10/2021). 

Menurut Jaksa didepan majelis hakim yang dipimpin Rony F. Wuisan, semua unsur materil dan formil telah disusun lengkap dalam surat dakwaan. Sehingga apa yang menjadi perbuatan  para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di DLHP Kota Ambon, telah tersusun lengkap dalam dakwaan jaksa.

“Berdasarkan uraian kami JPU, maka perlu diketahui bahwa, surat dakwaan yang dibuat telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan kuasa hukum terdakwa, karena sebaiknya nanti dibuktikan semua pada materi pokok dalam sidang lanjutan nanti,” ungkap Palapia, dalam nota keberatannya.

Untuk itu, lanjut  dia, majelis hakim harus menolak dan tetap melanjutkan persidangan ini sampai ke tahap akhir. Hal ini dilakukan agar membuat terang benderang  perkara ini.

“Untuk itu, kami minta agar majelis hakim menolak eksepsi/keberatan yang diajukan kuasa hukum terdakwa terhadap dakwaan JPU tersebut, serta meminta agar majelis hakim menolak seluruhnya,” tandas Palapia.

Usai mendengarkan tanggap JPU, ketua majelis hakim menunda sidang hingga Selasa 2 November 2021 dengan agenda putusan sela majelis hakim.

Untuk diketahui, kasus ini, terdakwa Kepala DLHP kota Ambon, Lucia Izaak mengajukan keberatan atas dakwaan JPU, karena menganggap dakwaan JPU tidak cermat dan lengkap, sementara dua rekan terdakwa lainnya Mauritsz Yani Tabalessy dan Ricky Marthin Syauta, tidak mengajukan keberatan.

Sebelumnya,dalam sidang perdana di pengadilan tipikor Ambon, JPU mendakwa ketiga terdakwa ini yakni, Lucia Izaak selaku Kepala DLHP Ambon bersama Mauritsz Yani Tabalessy dan Ricky Marthin Syauta,diketahui  telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Rp3,6 miliar.

JPU menyebut tiga terdakwa turut serta melakukan bersama-sama mengelola dana Bahan Bakar Minyak pada DLHP tahun anggaran 2019, tidak sesuai dengan keputusan Wali Kota nomor 397 tahun 2018.

Surat keputusan Wali Kota Ambon itu tertanggal 25 September 2018 tentang penetapan analisa standar belanja sehingga bertentangan dengan pasal 39 ayat (2) PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Perbuatan terdakwa juga melanggar pasal 121 ayat (1) dan pasal 124 ayat (3) PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah," jelas JPU.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran BBM kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan analisa standar belanja.

Kemudian terdakwa Lucia memerintahkan membuat daftar pembayaran bahan bakar kendaraan dinas atau operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Terdakwa juga memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas tahun anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA.

Perbuatan para terdakwa diancam melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00