Bau Korupsi di Negeri Hulaliu, ADD dan DD Diduga Dikorupsi

KBRN, AMBON : Lagi-lagi soal dana desa. Belum juga kapok para penjahat dana negara itu, meski sudah banyak yang dipenjara akibat tapi tidak dijadikan contoh. Hal ini terjadi di Negeri Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Hulaliu diduga bermasalah. Bahkan, disinyalir meeugikan negara mencapai Rp.5 miliar lebih. Kasus ini kabarnya sudah dilaporkan ke Kejari Ambon, namum belum juha diusut tuntas. 

“Kita meminta agar kejari Ambon mengusut kasus ini, sebab, kita sudah memasukan laporan ke kejari Ambon, tembusannya ke Kejati Maluku dan Kejaksaan Agung RI,” ungkap Yopi Siahaya, salah satu kepala Soa Negeri, didampingi sejumlah warga kepada wartawan di Ambon, Kamis (21/10/2011). 

Menurutnya, pengelolaan ADD dan DD ini, diduga disalahgunakan dari tahun 2017-2020. Dimana,sejumlah proyek yang dikerjakan menggunakan dana tersebut diduga diraib oleh pejabat negeri.

“Ada indikasi bendahara dan Sekretaris yang korupsi uang ini, itu bukti kami di laporan,” ujarnya.

Dia mengaku, terhadap sejumlah anggaran miliaran itu, diketahui disalahgunakan adalah pembangunan rumah layak huni dengan biaya Rp.75 juta, untuk 5 unit rumah, fakta dilapangan, bahan atau material diberikan kepada warga penerima bantuan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 

Selain itu, kata dia, proyek pembangunan jalan setapak dengan biaya sebesar Rp.300 juta, faktanya, tidak dibangun jalan baru, namun pekerjaannya tambal sulam. “Ada juga pembangunan VC umum dengan anggaran Rp.40 juta, faktanya dibangun hanya 1 unit VC, padahal anggarannya Rp.40 juta lebih,” bebernya.

Bukan hanya itu, lanjut dia, ada bantuan bodi ketinting yang seharusnya diberikan kepada warga yang berhak menerima, hanya saja, bantuan tersebut diserahkan salah sasaran dan berbau nepotisme.

“Sementara untuk pembangunan kantor Negeri, dalam laporan pertanggungjawaban mereka menaikan harga semen, dimana yang sebenarnya per sak Rp.75 ribu, tapi dilaporan Rp.108 ribu. Bantuan kendaraaan Tosa juga di mark-up, harga sebenarnya di Diler Rp.40 juta, tapi dilaporkan Rp.100 juta,” jelasnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua, yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Hanya saja, karena laporan baru saja dimasukan, sehingga akan ditelaah lebih dulu dari unsur pimpinan.

“Kan baru laporkan, jadi pasti pimpinan disposisi dulu, setelah  itu baru petunjuknya apa, nanti kita tindak lanjut,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00