Dua Kali Sidang Tuntutan Warga Adat Ditunda

KBRN, AMBON : Sidang kasus pengrusakan alat berat milik CV SBM yang dilakukan oleh dua masyarakat adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), kembali digelar di Pengadilan Dataran Hunimoa, Kamis (21/10/2021). 

Tuntutan belum siap menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam menunda sidang kasus tersebut. 

"Tunda. Sudah dua kali ini," ucap Yustin Tunny pengacara kedua terdakwa via selulernya, sore tadi. 

Sidang  yang menghadirkan dua terdakwa, Khaleb Yamarua dan  Stevanus Ahwalam ini selalu banjir dukungan dari berbagai pihak.    

Sevelumnya, dukungan datang dalam bentuk aksi demo  dari  Gabungan Pemuda Pejuang Tanah Adat  (PPTA) Seram Bagian Timur.   Mereka terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Seram Bagian Timur (GMNI-SBT), Persekutuan Pemuda Etnis Nusantara (Pena-SBT), Aliansi Mahasiswa Adat Wellyhata Sabuai (AMAWS), Pusat Perjuangan Pembebasan Nasional Kota Ambon dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Dalam aksinya, pendemo meminta agar kedua masyarakat adat ini  dibebaskan dari segala dakwaan, tuntutan JPU dan Putusan Hakim,  karena tindakan yang dilakukan adalah sebagai bentuk melindungi hutan adat  mereka.

Dua pemuda adat ini dijerat Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 170 KUHP dan 406 KHUP tentang Pengrusakan Barang dan Kekerasan Bersama Terhadap Barang  dengan ancaman pidana 8 tahun Penjara. 

Sementara itu, sidang yang dijadwalkan dengan agenda pembacaan  tuntutan dari JPU ternyata ditunda majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua,  Teopilus Patiung didampingi  hakim anggota Jefry Roni Sitompul dan Heri Setiawan.Pasalnya, JPU Kejari SBT, Julivia M. Selanno dan Sulaiman Puha belum menyiapkan materi tuntutan. 

Akhirnya hakim menunda sidang hingga Kamis (21/10/2021)  mendatang, menindaklanjuti permintaan jaksa untuk menyiapkan materi tuntutan.

Menanggapi  hal itu, Penasehat Hukum terdakwa, Justin Tuny  menyatakan,  penundaan sidang merupakan hal yang wajar.  Namun Ia berharap   agar persidangan ini tetap konsisten dengan agenda sidang yang telah terjadwal.“Kami berharap sidang  digelar sesusai jadwal agar proses persidangan tidak berlarut-larut dan hak-hak terdakwa tetap diperhatikan,”tukasnya. 

Khaleb Yamarua (20)  dan  Stefanus Ahwalam (34)  menjadi terdakwa karena bersama warga lainnya berusaha menghentikan alat berat yang melakukan penebangan  di   hutan adat mereka secara illegal. Akibat pengrusakan hutan ini, desa mereka juga sempat  dilanda banjir parah pada  awal Agustus 2021 lalu. 

Dalam dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari SBT, menyatakan,   pengrusakan terjadi Senin 17 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wit di hutan Siwe, Desa Sabuai.  

Khaleb dan  Stefanus  bersama warga lainnya disebutkan  dengan sengaja  merusak  kaca mobil loader  merk Komatsu dan dua  mobil truk logging merk Nissan milik  Direktur CV SBM, Imanuel Quedarusman. 

Peristiwa  tersebut terjadi saat   mobil logging  yang dikendarai Ibrahim  Lausepa mengangkut  kayu log batangan dari blok menuju  tempat penampungan kayu (logpon). 

Saat berada di dekat Kali Tunsa,  warga  bersama kedua terdakwa  yang datang langsung meminta supir untuk menghentikan  kendaraan. 

Salah satu warga, Julianus Ahwalam sempat mengambil kunci mobil dan diserahkan kepada Stefanus. Sedangkan Khaleb menggunakan batu melempari kaca mobil bagian depan hingga pecah, disusul  dengan Stefanus yang memecahkan kaca spion kendaraan. JPU menuturkan, warga kemudian melanjutkan perjalanan menuju  tempat penampungan kayu, yang berjarak sekitar 50 meter. 

Satu unit mobil loader warna kuning  dikendalikan Ujang Jamin dan mobil logging warna orange  merk Nissan dikendarai  Adeba dan La Siprit  yang  sedang beroperasi  mengangkut kayu,  langsung berhenti saat melihat kedatangan warga. 

Kunci kendaraan kembali  diambil oleh warga  dan kaca kendaraan juga  dilempar dengan batu hingga pecah. Akibat tindakan ini, menurut JPU,  Imanuel Quedarusman telah mengalami kerugian hingga Rp 300 juta. 

Kedua masyarakat adat ini dikenakan pasal  170 ayat (1) subsidair pasal 170 ayat  (2) ke-1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, karena bersama-sama melakukan kekerasan dan penghancuran barang berupa kaca mobil truck logging sehingga tidak dapat digunakan lagi dan menimbulkan kerugian. 

Sekedar  tahu, kasus ini sangat menarik perhatian  publik. Hal ini terlihat dari sejumlah aksi demo yang  di gelar sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat adat Sabuai yang selalu menjaga hutan mereka.  

Aksi pengrusakan  juga dilakukan  warga setelah laporan mereka tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.  Peringatan agar tidak meneruskan pengrusakan juga tidak di gubris  CV SBM, sehingga warga terpaksa mengambil langkah ekstrim.

Sementara itu, Imanuel Quedarusman yang terbukti melakukan illegal logging di hutan adat Sabuai, telah menjalani sidang. JPU memberikan tuntutan ringan atas pengrusakan hutan yang dilakukan CV SBM, 1,2 tahun penjara, dan di vonis 2 tahun penjara oleh hakim. 

Mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, JPU kemudian melakukan banding, dan Direktur CV SBM ini divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Ambon.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00