Kasus Gedung MIPA Diambil Alih Kejati Maluku ?

KBRN, AMBON : Skandal dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung MIPA dan Marine Center Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon tahun 2019-2020 belum juga tuntas.  Diduga dalam penyidikan kasus ini  sarat akan intervensi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon pun terkesan mulai bungkam. 

Bungkamnya Kejari Ambon yang dipimpin Dian Fris Nalle bukan tanpa alasan. Ternyata kasus bernilai Rp. 60,9 miliar itu kabarnya diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. 

"Nanti kalau tanya soal kasus Gedung MIPA ya, nanti tanyakan langsung ke Kejati Maluku saja. Saya tidak bisa ngomong lagi," ucap  Kajari Ambon, Dian Fris Nalle kepada media ini di Ambon. 

Jawaban Nalle seakan mengisyaratkan kalau memang kasus tersebut telah diambil alih Kejati Maluku. 

"Nanti tanyakan kesana (Kejati) saja," tegas Nalle menjawab pertanyaan media ini. 

Sementara sebelumnya, dukungan ke Kejari Ambon untuk menuntaskan kasus tersebut mengalir. Salah satunya, dari Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Yan Sariwating yang menyikapi isu yang berkembang bahwa kasus tersebut akan ditutup. 

Sariwating mengatakan,  ikut mendorong dan memberikan  dukungan penuh  kepada Kajari Ambon, Frits Nalle  dan tim  jaksa untuk menuntaskan kasus  yang menjadi perhatian publik  tesebut. Selain karena nilai proyek yang jumbo mencapai   60 miliar lebih,  juga untuk menegakkan citra korps adhyaksa di mata masyarakat Maluku.

“Kami mendorong Kajari Ambon untuk menuntaskan kasus ini dan mengabaikan berbagai intervensi.  Kami berharap Kajari Ambon dapat tetap tampil  independen dalam menangani berbagai kasus yang merugikan negara hingga tuntas, termasuk  gedung MIPA,”ucapnya. 

Sariwating  menyebutkan, kasus  yang melibatkan  PT Bumi Aceh Citra Persada  ini telah berada ditahap penyidikan. Itu  berarti bahwa  jaksa telah mengantongi cukup alat bukti  dan menemukan adanya perbuatan  tindak pidana korupsi yang mengarah pada kerugian negara. Untuk itu  Sariwating berharap  kasus ini tidak  sampai berlarut-larut,  dan  penyidik segera menetapkan para tersangka secara transparan. 

Dia juga menegaskan, apabila kasus ini mandek,  maka LIRA secara resmi akan melapor ke KPK dan Kejaksaan Agung. 

“Apalagi saat ini santer beredar informasi adanya intervensi dan tekanan dalam penanganan kasus tersebut, karena melibatkan salah satu pengusaha yang dikenal dekat dengan sejumlah pejabat. Semua sama di mata hukum. Kami berharap, Kejaksaan masih memegang komitmennya untuk memberantas korupsi di Maluku,”tukasnya. 

Untuk diketahui, ditengah pengusutan dugaan  Korupsi Gedung MIPA yang mulai  tersendat,  mendadak mantan Kasipidsus, Ruslan Marasabessy dan Plh Kasipidsus Kejari Ambon,  Ajid Latuconsina  serta  sejumlah penyidik  mendatangi kantor Kejati Maluku, Senin (13/9/2021) sekira pukul 14.00 Wit lalu.  

Kabarnya, mereka diperiksa oleh tim Pidsus Kejati Maluku terkait penanganan kasus.  Sederhananya, supervisi dari Kejati Maluku terhadap kerja penyidik.Tidak nampak  Kepala Kejati Ambon, Frist Dian Nalle, karena infonya sementara cuti dinas. 

Sumber media ini di Kejari Ambon mengaku, kehadiran tim Pidsus ke Kejati Maluku adalah bagian dari supervisi oleh Pidsus Kejati Maluku atas penanganan kasus Gedung MIPA  dan Marine Center Unpatti. 

"Jam dua tadi. Supervisi tim Pidsus Kejari Ambon di Kejati Maluku. Soal kasus gedung MIPA," kata sumber itu. Kasus Gedung MIPA, menurut sumber sarat intervensi,  sehingga tidak lagi jalan. 

"Su (sudah) seng (tidak) tau lagi. Seng  jalan lagi," ungkap sumber.Sementara  itu, mantan Kasipidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy saat dikonfirmasi  hanya  melemparkan candaan kepada media.  

"Lihat b (saya) kaya ada sesuatu yang penting begitu," jawab Ruslan menyapa media di depan kantor Kejati Maluku.Ditanya soal kehadirannya terkait kasus gedung MIPA bersama dengan penyidik lainnya di Bidang Pidsus, Ruslan  enggan berkomentar. Sambil tertawa,  dia langsung masuk ke gedung Kejati Maluku.

Kajari Ambon, Frits Dian Nalle  juga mulai enggan berkomentar banyak terkait  penanganan kasus tersebut. 

Hal ini terlihat dari jawaban singkatnya  saat dikonfirmasi, Rabu (8/9/2021) via pesan singkat whatsapp. “Nanti ya, sabar,”ucapnya singkat.

Sementara itu dari informasi dilingkup Kejari Ambon, kasus yang melibatkan nama kontraktor hebat di Maluku  Bihai ini  tidak akan jalan, karena diduga ada campur tangan penguasa  daerah  untuk menghentikan kasus tersebut. 

Selain alasan Bihai  yang dekat dengan penguasa, proyek gedung MIPA dan Marine centre  ini masuk dalam proyek strategis nasional. 

"Katong (kita) taruhan kasus HAI tidak akan naik," kata sumber media ini optimis,  Kamis (9/9/2021). Ia menyebutkan,   ada intervensi  dari penguasa  ke  Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Sumber  tidak menyebutkan  siapa penguasa itu, namun kata sumber  pendekatan dilakukan ditingkat  Kejagung. 

"Sudah selesai. Ini su lewat Kejagung samua (semua). Kasus Hai (Gedung MIPA) tidak lagi naik," tandas sumber.Namun isu tersebut telah ditepis oleh Kajari Frist Nalle, yang berkomitmen akan menuntaskannya. 

Frist Nalle juga sebelumnya mengatakan  sedang menggandeng tenaga ahli dari Fakultas Teknik Univesitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) untuk menghitung fisik proyek gedung MIPA tersebut.  

Namun langkah Kejari Ambon ini direspons dengan cepat oleh pihak-pihak tertentu yang merasa posisinya terancam, meskipun masih diperiksa  berstatus saksi.

Hal ini terlihat dari  saksi ahli tandingan yang juga diminta oleh pihak tertentu untuk ikut melakukan pemeriksaan fisik."Untuk kasus gedung MIPA sementata kita pakai ahli untuk menghitung fisik. Ahli yang kita pakai dari UKIM. Mereka, ya pihak terkait juga pakai ahli, jadi sementara sama-sama peneriksaan fisik," kata Kepala Kejari Ambon, Frist Nalle kepada wartawan di Ambon, Kamis (26/8/2021) lalu. 

Menurutnya, perhitungan yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui adanya dugaan perbuatan melawan hukum atas pekerjaan proyek bernilai Rp. 60,9 milir tersebut. 

Kajari juga menegaskan, kasus Gedung MIPA tetap akan dituntaskan. "Jadi kita tunggu perhitungan. Tersangka belum, semua kelar baru saya release  ya," demikian Kajari menjawab pertanyaan wartawan.

Sekedar tahu, dua paket proyek milik Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku yang  bersumber dari DIPA tahun anggaran 2019-2020 senilai Rp 60.985.000.000 ini,  dikerjakan oleh PT Bumi Aceh Citra Persada. 

Calon  tersangka yang dianggap bertanggungjawab dalam proyek tersebut juga sudah dikantongi. 

Disebut-sebut, orang kepercayaan Hans Tanuwijaya alias Bi Hai atau biasa di sapa Bos Hai yang bakal terjerat.Dia  di berikan tanggungjawab  oleh Bi Hai untuk mengatur semua hal terkait proyek tersebut.

“Jadi dia yang mengatur semuanya di lapangan karena diberikan kepercayaan penuh dan tentunya tidak  bisa berkelit lagi,”lanjut sumber. 

Dalam kasus ini penyidik juga   telah memeriksa  Michael Ong dari PT Bumi Aceh Citra Persada, dan Bos Hai. Selain  Pengusaha Jasa Kontruksi ini,  empat  staf dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) juga ikut diperiksa,   Senin (9/8/2021) lalu. 

Mereka yang diperiksa adalah  Pepen Triana,  Robertus Learier,  Mendi Sapulete dan  Widianto.  

Mendi Sapulette diperiksa dalam kapasitasnya   sebagai ketua Pokja paket lelang proyek gedung kuliah MIPA dan Marine Centre yang dimenangkan oleh perusahaan jasa kontruksi  tersebut. Proyek ini diusut karena belum setahun diserahkan, lantai satu bangunan telah ambruk.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00