Ahli HTN : SK Gubernur dan Surat Kementerian Agraria Bangun Lanudal TNI AL Di Desa Marafenfen Tidak Sah

KBRN, AMBON : Persidangan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Dob antara Warga desa Maranfenfen sebagai penggugat dengan TNI AL masih terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Dobo. 

Dalam perkara ini, marga Bortmir menggugat Pemerintah Indonesia cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI AL selaku Tergugat I, Pemerintah RI cq. Gubernur Maluku sebagai  Tergugat II dan Pemerintah RI cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN - RI  selaku Tergugat III. 

Sidang yang digelar pekan kemarin  menghadirkan ahli Hukum Tata Negara (HTN) dari Fakultas Hukum Unpatti, Dr. Jemmy J. Pietersz, SH, MH. 

Ahli yang  khusus memperhatikan  masalah HAM dan adat ini  juga adalah perancang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang ‘Pengakuan dan Pengesahan Masyarakat Adat Di Kabupaten Kepulauan Aru’. 

Para Pengacara,  Yustin Tuny, Lukas Waileruny, Korneles Latuny, dan Semuel Waileruny selaku Kuasa Hukum Penggugat sengaja menghadirkan saksi  ahli  hukum Unpatti ini, untuk menjelaskan tentang keabsahan surat yang dikeluarkan oleh Kemeterian Agraria  dan Tata Ruang, dan SK Gubernur Maluku. 

Dalam penjelasannya  saksi ahli mengatakan, surat pernyataan pelepasan hak dalam musyawarah warga Desa Marafenfen sebanyak 100 orang  bila ternyata adalah rekayasa, maka keputusan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. 

Pendapat ini disampaikan menyusul ditemukannya  nama-nama yang tercantum ada  yang belum lahir, ada yang saat itu masih anak-anak, dan sejumlah nama yang secara fisik orangnya sudah lama tidak berada di Desa Marafenfen.

Dengan demikian saksi ahli berpendapat,  segala keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil musyawarah tersebut adalah keputusan-keputusan yang tidak sah dan mesti dibatalkan. 

Dijelaskan,  secara umum hak ulayat atau hak petuanan adat di Kabupaten Kepulauan Aru dikuasai oleh marga.  Bahkan pada desa-desa tertentu,  petuanan marga meliputi pulau-pulau tertentu. 

Oleh karena marga memiliki hak atas tanah petuanannya, maka bila terjadi pelepasan hak atas tanah, maka mekanisme yang mesti ditempuh adalah dilakukan musyawarah oleh marga untuk melepaskan haknya.  

“Kemudian Kepala Desa mengetahui pelepasan itu dan  untuk proses selanjutnya sampai pada pernerbitan sertifikat hak atas tanah. Bila terjadi kasus dimana Pemerintah Desa melepaskan tanah marga tanpa persetujuan marga, maka pelepasan itu mesti dinyatakan tidak sah,”ungkap Pietersz. 

Berbeda dengan wilayah-wilayah tertentu antara lain di Maluku Tengah yang mengenal adanya petuanan desa, atau hak ulayat desa, Pietersz mengatakan, Kepala Desa dalam melakukan pelepasan hak atas tanah,  mesti dilakukan melalui musyawarah desa. 

Ahli menerangkan,  suatu masyarakat yang disebut masyarakat hukum adat, mesti memenuhi 5 kriteria atau syarat.  Yakni memiliki sejarah, memiliki wilayah petuanan, memiliki hukum adat, memiliki lembaga-lembaga adat, dan memiliki sistem pemerintahan adat. 

Bila syarat-syarat ini dimiliki, maka masyarakat tersebut adalah masyarakat hukum adat, dan dari penelitian ahli, ternyata masyarakat Desa Marafenfen adalah masyarakat hukum adat. Ahli menjelaskan,   hukum nasional menjamin masyarakat adat dengan segala hak yang dimilikinya,  oleh karena masyarakat adat dengan haknya itu telah lama ada sebelum ada negara. 

Perlindungan terhadap masyarakat adat dengan hak-hak adatnya atas tanah,  nampak pada konsiderans UU Nomor 5 Tahun 1960 yakni UU Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat.Pasal 3 UU tersebut menegaskan tentang ‘pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak  serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada’. 

Umumnya didalam masyarakat adat di Maluku,  hak ulayat masyarakat adat  masih ditertahankan. 

Dalam kesempatan itu, hakim juga menanyakan tentang apakah UU dapat berlaku surut sehingga terhadap penguasaan objek sengketa oleh TNI AL pada tahun 1991 dapat diberlakukan putusan MK Nomor 35 tahun 2012, pasal 18B ayat 2 UUD 1945, dan berbagai peraturan lainnya yang terbit setelah tahun 1991 untuk peristiwa tahun 1991. 

Menyikapi pertanyaan itu, ahli menyatakan,  UU tidak berlaku surut, namun terhadap penghargaan dan pengakuat atas hak-hak masyarakat adat masih ada pada UU Nomor 5 tahun 1960, kemudian Menteri Agraria menerbitkan Permenag Nomor 5 Tahun 1999 tentang  ‘Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat’, yang menjelaskan tentang makna pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1960.  Sehingga walaupun Peraturan Menteri ini baru terbit tahun 1999, namun materinya menjelaskan pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1960 yang telah ada jauh sebelum tahun 1991,  yakni sebelum tahun penguasaan tanah Penggugat oleh TNI AL. 

Atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat I  menyangkut sistem permusyawaratan perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh sila ke 4 Pancasila, sehingga kepala desa dapat bertindak sebagai wakil dari masyarakat desa untuk melepaskan hak petuanannya, ahli menjelaskan,  mesti dibedakan  antara sistem pemerintahan Negara yang menggunakan mekanisme permusyawaratan perwakilan.  

Menurut ahli,  mekanismenya telah ditentukan oleh ketentuan Negara, namun pada masyarakat adat, ditentukan oleh ketentuan hukum adat yang ditetapkan oleh masyarakat adat itu. 

“Kenyataannya, bila memperhatikan berbagai ketentuan tentang Pemerintahan Desa, tidak ditemukan satupun ketentuan yang memberi hak kepada Kepala Desa untuk dapat melepaskan hak-hak atas tanah petuanan masyarakat hukum adat, sehingga tidak ada peluang untuk Kepala Desa dibenarkan sebagai wakil masyarakat desa untuk melepaskan hak petuanan masyarakat hukum adat pada desanya,”bebernya.

Terhadap hak menguasai oleh Negara terhadap tanah sebagaimana tertuang pada pasal 33 UUD 1945 yang sering digunakan oleh aparat penyelenggara Negara untuk mengambil tanah-tanah masyarakat, ahli menjelaskan bahwa hak menguasai itu hanya terbatas pada pengaturan bagi pengelolaan.

Namun hak milik atas tanah tersebut tetap pada orang atau persekutuan pemilik tanah itu.  Untuk itu,  ada ungkapan ‘menguasai belum tentu memiliki’. 

Menyangkut penguasaan objek sengketa yang awalnya menjadi sumber hidup masyarakat untuk tempat berkebun dan tempat perburuan bagi kebutuhan hidup, ahli menjelaskan bahwa bila hal itu terjadi maka telah terjadi pelanggaran HAM, juga sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00