Diduga Ambil Keuntungan Di Atas Tanah Negara, Aleg Nasdem Kota Dipolisikan

KBRN, AMBON : Masyarakat Desa Hunuth akhirnya mengambil langkah mempolisikan salah satu anggota DPRD Kota Ambon  dari Nasdem,  Mouritz Tamela.  

Mourits dilaporkan lantaran mengaku sebagai pemilik lahan  Eigendom  Verponding nomor 1036 sebagai tanah bekas hak barat yang berada di desa Hunuth, Kecamatan Baguala, Ambon,  yang kini sudah berstatus sebagai tanah milik negara. 

Parahnya lagi, Mouritz bahkan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang mendiami bidang tanah tersebut sebagai bentuk ganti rugi.

Laporan  ini  secara resmi telah disampaikan kuasa hukum perwakilan masyarakat, Herman Hattu, ke Polda Maluku Senin (20/9/2021).

Herman Hattu dalam rilisnya menyebutkan,  bidang tanah eigendom  verponding nomor 1036 sebagai tanah bekas hak barat seluas 17 hektar, ditempati sejumlah masyarakat desa Hunuth Durian Patah sejak dahulu. Hingga saat ini,  tanah tersebut sudah  menjadi tanah negara yang rencananya akan dibuat  proyek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau dikenal proyek Prona untuk masyarakat yang mendiami tanah tersebut.

Namun Mouritz cs mengkalim sebagai pemilik lahan serta meminta sejumlah uang dari masyarakat yang mendiami tanah tersebut sebagai bentuk ganti rugi."Ada upaya terstruktur, sistematis dan masif yang disengaja dilakukan oleh Mourits Tamaela,  dkk untuk mengambil keuntungan di atas tanah negara serta menghambat proses pensertifikat tanah di desa hunuth,"ujar Herman.

Dijelaskan, tanah bekas hak barat tersebut atas nama Petrus Tamaela (alm). Berjalannya waktu,  pemilik tanah dan atas sepengatuhan pemerintah desa, di tahun 1994 datang Lodewijk Tamaela (alm)  ayah dari Mourits Tamaela, secara tampa hak mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut tampa bukti kepemilikan.

Dirinya sempat menempuh jalur hukum yakni gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon, Banding di Pengadilan Tinggi Maluku hingga Kasasi ke MA, namun upaya tersebut gagal.

"Tahun 1994 gugat pejabat desa Hunuth ke PN  Ambon atas tudingan perbuatan melawan hukum namun ditolak. Tahun 1995 gugat lagi tapi ditolak juga, kemudian di tahun 1996 banding putusan PN di PT lagi lagi kalah, tidak puas lanjut kasasi Ke MA namun kasasi juga ditolak, dan semua salinan putusan sebagai bukti itu ada,"jelasnya.

Atas dasar putusan itu, Proyek prona dapat dilaksanakan di atas tanah negara bekas hak barat,  karena bidang tanah tersebut telah sah dikuasai langsung oleh negara yang berarti hak bekas pemilik tanah telah berakhir dan tanah yang bersangkutan telah jatuh ke tangan negara.

Namun  atas intervensi yang diduga dilakukan oleh Mouritz Tamaela, menyebabkan   proyek PTSL yang direalisasi pada tahun 2014 tidak kunjung jalan hingga 2021 ini.

"Mourits mengaku sebagai ahli waris yang masih berhak terhadap tanah tersebut sebagaimna berdasarkan surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh pemerintaah negeri Halong pada 6 agustus 1993, kemudian dirinya meminta masyarakat yang ingin menerbitkan sertifikat terlebih dahulu harus membayar sejumlah uang yang besarannya ditentukan oleh yang bersangkutan.  Padahal sudah jelas dan nyata,  Alm Lodewik telah kalah di pengadilan negeri sampai pada tingkat kasasi,"tukasnya.

Menurutnya , belakangan diketahui telah terbit surat rekomendasi dari sekertaris kota Ambon dengan nomor 593/4838/setkot yang disampaikan melalui jalur-jalur tidak resmi kepada kepala desa Hunuth,  Jondri Kappuw.  Isinya menyatakan,  bahwa hasil kesepakatan mediasi antara kepala desa Hunuth, BPD dan Mourits, mewajibkan masyarakat untuk melakukan pembayaran ganti rugi.  Padahal dari pertemuan tersebut,  kepala desa menolak dengan tegas untuk mewajibkan masyarakat membayar ganti rugi.

Selain surat rekomendasi, intervensi demi intervensi dilaakukan oleh Mourits.  Puncaknya pada tanggal 11  Mei 2021  lalu, saat dilakukan proses pengukuran tanah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PTSL,  Mourits bersama kroni-kroninya turun langsung ke lokasi pengukuran tanah dan menetukan serta memindahkan patok-patok batas yang sudah di tetapkan oleh BPN bersama BPD Hunuth.  

Pemindahan patok batas tersebut ditentang oleh masyarakat sehingga  menimbulkan keributan besar.Diketahui,  untuk memuluskan langkah oknum Aleg ini,  ada oknum BPD Hunut, pihak BPN maupun bagian pemerintahan kota Ambon yang diduga kuat menyalahgunakan fungsi dan ikut bermain.

"Ada pertemuan pada tanggal 24 Mei 2021 yang dihadiri masyarakat yang tinggal di atas tanah tersebut, BPD, pejabat kepala desa, BPN Ambon,  Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon,  Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta Mourits dan kroni-kroninya.  Dimana dalam pertemuan itu,  kepala BPN Kota Ambon menyatakan bahwa tanah tersebut memang sudah dikuasai oleh negara,  tetapi negara belum membayar ganti rugi kepada keluarga Tamaela, maka masyarakat yang mendiami tanah tersebut harus membayar ganti rugi, disertai ancaman bila konpensasi tidak diberikan maka sampai kapanpun masyarakat tidak akan memperoleh sertifikat hak milik,"ungkapnya.

Herman mengatakan, dalam hal ini masyarakat didorong suatu ketakutan akan adanya isu-isu yang  sengaja disebarkan oleh oknum-oknum tersebut dikalangan masyarakat,  bahwa apabila  tidak memberikan ganti rugi maka bangunan-bangunan milik masyarakat sewaktu-waktu bisa saja digusur.

"Ketakutan tersebut menjadi wajar karena sebagian masyarakat awam hukum, pasti merasa resah dengan perbuatan tipu muslihat dan pemerasan tersebut,  Oleh karenanya perbuatan-perbuatan semacam ini tidak boleh dibiarkan dan harus dicegah. Dengan demikian laporan pengaduan kami sampaikan kepada bapak Kapolda Maluku melalui Ditreskrimum untuk dapat memproses sesuai hukum yang berlaku,"tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00