Dua Terdakwa Korupsi Jembatan Koijabai Aru Dituntut 6 Tahun Penjara

KBRN, AMBON : Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi- Balatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2014 dituntut pidana penjara masing-masing selama enam (6) tahun. 

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Seska Taberima terhadap Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin, dibacakan dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (20/9/2021). Kedua terdakwa didampingi pengacara, Fileo Pistoes Noina. 

Dihadapan Majelis Hakim, Adam Adha, Jaksa menyebut, perbuatan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ke-1 KHUPidana. 

"Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 6 tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ucap Jaksa Seska saat membacakan amar tuntutannya. 

Selain pidana badan, akibat dari perbuatan kedua terdakwa atas proyek bernilai Rp. 3,5 miliar itu, Jaksa juga menuntut agar kedua terdakwa masing-masing membayar denda sebesar Rp. 100 Juta subsider tiga bulan kurangan. 

"Membebankan uang pengganti kepada kedia terdakwa masing-masing sebesar Rp. 537, 9 juta. Apabioa kedua terdakwa tidak mampu untuk membayar atau kedua terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk disita dan dilelang maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," tandas Jaksa diakhir amar tuntutannya. 

JPU dalam berkas dakwaannya menyebutkan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada tahun 2014 lalu. Kala itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, mendapat bantuan pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp.3,5 miliar lebih yang bersumber dari dana program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Sesuai kontrak, uang miliaran ini digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara desa Koijabi dan Balatan, di Kecamatan Aru Tengah Timur dengan panjang 4000 meter. Belakangan, proyek tersebut tidak dikerjakan selesai sesuai dengan kontrak. Sedangkan anggaran dicairkan kurang lebih 73 persen.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdakwa Salmon Gainau selaku ketua tim pelaksana kegiatan,tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, dimana terdakwa mengetahui setiap uang masuk dan keluar namun tidak didasarkan pada laporan hasil pekerjaan. Sedangkan, terdakwa Daud Anthon Ubwarin selaku bendahara,tidak melaksakan tugas dan tupoksinya secara baik. Dimana dalam kontrak tidak ada jadwal pengiriman barang dari suplayer.

Proyek ini,lanjut JPU, barangnnya semua diadakan namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam kontrak kerja. Akibatnya,barang-bahan material berupa semen, papan dan lain-lain yang dibelanjakan pun rusak.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00