Biro Hukum Setda Maluku Sibuk Polisikan Akun Facebook Dinilai Hina Gubernur

KBRN, AMBON : Maraknya kritikan di sosial media yang dialamatkan kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail,  menyebabkan Biro Hukum  Sekretariat Daerah (Setda) provinsi setempat ikut-ikutan sibuk. Mereka mengawasi setiap akun yang memposting kritikan maupun protes atas ucapan  kasar Gubernur Maluku  yang sempat viral beberapa waktu lalu. 

Akun facebook yang kedapatan menyampaikan kritikan, langsung dilaporkan  Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku, Alawiyah F. Alaydrus, SH. MH.

Hal ini dialami akun Facebook (FB) atas nama Bahta Gibrihi Sangaji,  yang telah dilaporkan ke Kantor Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Maluku, Rabu, 28 Juli 2021, lalu. 

Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan atau ujaran kebencian atau menyerang kehormatan Gubernur Maluku, Murad Ismail, sebagaiman ditulis terlapor Bahta pada status FB-nya beberapa hari lalu.

"Resmi sudah kita laporkan  ke Polres Ambon Rabu kemarin.  Semoga dengan adanya proses hukum ini, dapat menjadi pembelajaran bagi terlapor dan yang lainnya, sehingga lebih bijak dalam menggunakan media sosial," kata Alawiyah, saat dikonfirmasi, kemarin.

Dijelaskan, dalam postingan status FB atas nama Bahta Gibrihi Sangaji tertanggal 26 Juli 2021 itu, bertuliskan "Susah juga punya pemimpin yang otaknya mantan premanisme, arogan/agresif dengan bentuk kata" yang tidak beretika seperti ini".

Postingan  itu juga dikasih hashtag #Maluku_Bisa #MI_Maluku Bisa, serta terdapat beberapa screenshot gambar berita dan foto Gubernur Maluku Murad Ismail yang sudah di screenshot. 

“Perbuatan terlapor, l sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Jo Pasal 36 Jo Pasal 45 Jo Pasal 53 Jo Pasal 310 Jo Pasal 311 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaiman telah diubah dengan UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE. Pasal-pasal yang disangkakan ini karena tudingan yang disampaikan terlapor sangat tendensius dan jelas mengarah kepada perbuatan hukum yang sangat fatal, sebab telah merugikan hak Gubernur Maluku dan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00