Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan PLTMG, Mukadar : Fery Tanaya Jual Lahan Saya

KBRN, AMBON : Dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) 10 MV seluas 4,8 hektar lebih di Namlea, Kabupaten Buru yang melibatkan pengusaha Fery Tanaya masih terus diperdebatkan. 

Ditengah proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan Tipikor pada PN Ambon,  menyeruak kabar  mengejutkan bahwa selain menjual tanah berstatus erfpach, Fery Tanaya juga dituding telah menjual lahan milik orang lain kepada pihak PLN.  

Pernyataan ini disampaikan Moch Mukadar yang mengklaim sebagai pemilik lahan seluas  3 hektar tersebut.Mukadar menyatakan, tak hanya menjual lahan erfpacht seluas 1,8 hektar saja, namun  Fery Tanaya juga turut menjual lahan miliknya untuk pembangunan PLTMG. 

"Sebenarnya tanah erfpacht itu hanya sebagian kecil saja,  18.000 meter persegi sekian (1,8 hektar) . Sedangkan  sesuai survey di lapangan, 3 hektar lebih  itu milik beta (Red-saya) dan petuanan Lilialy,”ungkap Mukadar, Senin (17/5/2021). 

Mukadar menyebutkan,  lahan erfpacht tersebut  diukur dalam dua tahap.  Pengukuran pertama adalah  tanah erfpacht  seluas 1,8 hektar, dan kedua adalah miliknya seluas 3 hektar sekian.

"Tahap pertama itu benar tanah erfpacht  yang diukur,  tapi karena  struktur tanag berpasir, maka dicari tanah yang di atas batu sehingga diukur  tahap ke dua yang  adalah milik beta," tukasnya.

Diakuinya, saat pengukuran tahap kedua, dirinya dan petuanan Lilialy sempat melakukan penghadangan, dan  Ferry Tanaya melakukan gugatan tahun 2016 silam. Meskipun sedang digugat, lanjut Mukadar, ternyata tanah tersebut telah dijual Fery Tanaya kepada pihak PLN UIP Maluku. 

Dalam gugatannya,  lanjutnya, Ferry kerap mengalami kekalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon,  hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung TUN serta PK Perdata di MA yang di tolak pada tanggal 30 Mei 2017.

Kekalahan Ferry Tanaya  tercantum dalam putusan PTUN Makassar No: 94/B/2014, putusan Kasasi MA No 70 K/TUN/2015, putusan MA No 937 K/PDT/2015 putusan PK MA No 184/PK/PDT/2017, dan putusan MA No: 761/K/PDT/2017. 

Mukadar juga mengatakan,   Talim Wamnebo yang menyatakan Kejaksaan mencari-cari alasan dalam mengusut kasus tersebut, juga harus  ikut bertanggungjawab  sebab ikut terlibat dalam pengukuran tanah tersebut. Mukadar  bahkan mendesak Kejaksaan Tinggi  Maluku untuk  ikut memeriksa mantan Kades Namlea ini,  karena merupakan orang kepercayaan dari Ferry Tanaya.   

Dia diyakini berperan penting dalam kasus jual beli tersebut,  sedangkan Ferry Tanaya tinggal menandatangani dokumen surat.Mukadar juga berpendapat,  Talim Wamnebo harus ikut bertanggungjawan  karena berperan menentukan lokasi, mengukur tanah  hingga terjadinya  penjualan. 

“Ferry itu sebenarnya tidak mengetahui lokasi itu,  yang tahu adalah Talim Wamnebo. Dia yang tunjuk  di mana, dan ukur di mana. Ferry hanya tinggal tandatangan surat. Dan itu beta bisa buktikan," bebernya. 

Terkait kepemilikan  tanah erfpacht yang dibeli dari Belanda, Mukadar menegaskan  tidak bisa dibeli, tapi disewakan.

"Kalau ada yang mengatakan Wakano beli tanah dari Belanda itu salah. Karena Erfphact itu sewa, kontrak. Erfpacht itu bukan hak milik, bukan beli," jelasnya. Menurutnya, erfpacht tahun 1938 yang didapat Ferry Tanaya dari keluarga Wakano, tidak dibeli dari Belanda. Belanda hanya memberikan kepada keluarga Wakano dengan sistem sewa  dan membayar pajak. 

Saat  tanah itu berada di tangan Ferry Tanaya,  Mukadar juga menjelaskan massa sewanya sudah berakhir, sehingga seharusnya dikembalikan kepada negara atau petuanan Lilialy, mengingat   tanah itu diambil Belanda dari pemerintahan Lilialy.

"Hanya ada dua saja, apakah tanah itu mau disebutkan tanah negara atau masuk tanah petuanan Lilialy. Kalau bukan haknya dikembalikan ke negara, berarti haknya jatuh ke petuanan Lilialy. Sebenarnya dia harus kembali ke petuanan Lilialy bukan ke negara," tambahnya lagi. 

“Jadi tanah yang dipersoalkan Kejaksaan Tinggi adalah terkait erfpacht seluas 18.000 meter persegi yang dijual Ferry Tanaya, dan  sisanya adalah milik saya  sebagaimana surat pelepasan petuanan Lilialy dan putusan Pengadilan Mahkamah Agung,”ucapnya.

Terkait lahan yang dipersoalkan tersebut, Mukadar mengaku sudah beberapa kali  menemui pihak Asdatun Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Negeri Namlea, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)  untuk melakukan pengecekan dan pengukuran. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00