Dua Koruptor ADD Labuan Divonis Bervariasi

KBRN, AMBON : Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon memvonis dua terdakwa  kasus  korupsi ADD dan DD Labuan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dengan pidana penjara bervariasi.

Kedua terdakwa masing-masing , Penjabat Kepala Desa Labuan, Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51) yang divonis tiga tahun dan enam bulan (3,6), sementara Taradji Letahit (49) selaku Kasi Pembangunan Desa Labuan tiga tahun penjara. 

Selain pidana badan, kedua terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.50  juta subsider 4 bulan  kurungan. Selain itu, keduanya juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp.50 juta subsider tiga bulan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terbukti melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor," ungkap ketua majelis hakim, Feliks R. Wuisan  didampingi dua hakim anggota sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Yunan Takaendengan.

Yang memberatkan,  kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, sedangkan yang meringankan kedua terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Putusan  kedua terdakwa lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut  kedua terdakwa agar dipenjara selama 5 tahun.

Sebelumnya, JPU Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Azer Jongker Orno, dalam dakwaannya, mengatakan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada Tahun 2017 dan 2018. Dimana Pemerintah Desa Labuan mendapat ADD dan DD dari pemerintah, nilainya miliaran rupiah.

Namun nyatanya di lapangan, terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), dan Taradji Letahit (49) mengelolanya secara sepihak.

Modus korupsi yang dilakukan adalah mereka membuat kwitansi tidak benar, mark-up, kegiatan fiktif. Kegiatan fiktif, diantaranya, pengadaan baliho transparansi penggunaan ADD, papan informasi, pengadaan meja kursi untuk kantor negeri. 

Sedangkan untuk modus mark-up, yakni, belanja upah kerja dan beberapa item kegiatan lainnya yang dibayar tidak sesuai, namun dinaikan harga dalam kwintasi pertanggungjawaban.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00